Ambon, LensoMerah.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan sektor keuangan syariah serta tata kelola industri jasa keuangan sebagai bagian dari transformasi dan peningkatan kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikan OJK dalam rilis resmi yang diterima media ini, Selasa (7/4).
Dalam pengembangan keuangan syariah, OJK tengah menyusun regulasi terkait produk investasi melalui Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah (IPS). Kebijakan ini merupakan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membedakan produk investasi dengan produk simpanan (DPK).
Selain itu, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, serta pelaku industri perbankan syariah.
OJK juga meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) yang digelar bersama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, pada 10 Maret 2026. Program ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong peran pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Perkuat Tata Kelola dan Integritas
Dalam aspek tata kelola, OJK terus memperkuat integritas dan manajemen risiko, salah satunya melalui penetapan Profil Risiko 2026 dengan sistem manajemen risiko terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan strategis serta meningkatkan sistem deteksi dini.
OJK juga meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi profesi, termasuk Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), untuk mendorong budaya integritas dan kepatuhan di sektor jasa keuangan. Peran auditor internal didorong menjadi lebih strategis dalam mendukung organisasi yang adaptif dan responsif.
Sepanjang Maret 2026, seluruh pegawai OJK yang wajib lapor sebanyak 3.891 orang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025. OJK juga mengingatkan larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi.
Selain itu, berbagai kegiatan governansi seperti Integrity Talk terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran internal terhadap pentingnya tata kelola yang baik.
181 Perkara Diselesaikan
Dalam fungsi penegakan hukum, hingga 31 Maret 2026, OJK telah menyelesaikan 181 perkara di sektor jasa keuangan. Rinciannya meliputi 143 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara perasuransian, serta 5 perkara sektor lainnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 155 perkara telah diputus pengadilan, dengan 152 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sementara tiga perkara lainnya masih dalam proses banding.
OJK menegaskan akan terus memperkuat regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum guna menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas tinggi.(LM01)
