AMBON,LensoMerah.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperluas akses layanan keuangan bagi nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja sektor informal di Kepulauan Kei.
Upaya tersebut dilakukan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diluncurkan di Ohoi Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada 16–17 Oktober 2026.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan program yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) itu merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tual untuk mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi setempat.
Menurut Haramain, pengembangan program EKI di Ohoi Labetawi telah dimulai sejak Februari 2026 melalui tahap pra-inkubasi berupa survei tingkat inklusi keuangan.
“Survei tersebut menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/10/2026).
Ia berharap program tersebut dapat memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Kami berharap masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM di Ohoi Labetawi, semakin mudah mengakses produk dan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan. Akses itu diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.
BRI Salurkan KUR, Bank Maluku Buka Akses Pembiayaan
Dalam pelaksanaannya, program EKI di Ohoi Labetawi diisi dengan sosialisasi produk dan layanan jasa keuangan, pertemuan bisnis (business matching) antara lembaga jasa keuangan dan masyarakat, serta aksi inklusi keuangan.
Sejumlah lembaga jasa keuangan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menyalurkan Kredit Usaha Mikro (KUM) Kreatif serta memfasilitasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Pembukaan rekening SimPel juga dilakukan oleh PT BPR Modern Express.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan akses kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) guna memperluas perlindungan bagi pekerja.
Selain akses pembiayaan dan perlindungan sosial, program ini turut menyasar peningkatan kapasitas nelayan melalui tahap inkubasi yang disertai bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual.
Haramain mengatakan peningkatan akses keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat.
Bagi nelayan, akses pembiayaan diharapkan membantu memenuhi kebutuhan usaha dan mengembangkan kegiatan perikanan. Sementara bagi pelaku UMKM, layanan keuangan formal dapat mendukung keberlanjutan usaha dan membuka peluang pengembangan bisnis.
Selain menyasar masyarakat pesisir, OJK Maluku juga memperluas literasi keuangan bagi generasi muda melalui rangkaian roadshow BIK 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Edukasi keuangan tersebut dilaksanakan di Sekolah Rakyat 74 Tual, MTs Negeri 1 Maluku Tenggara, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Langgur.
Dalam kegiatan itu, OJK Maluku berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan serta pengenalan produk dan layanan jasa keuangan formal.
Menurut Haramain, edukasi keuangan penting untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.
“Pelajar dan mahasiswa juga diharapkan lebih cermat dalam memilih produk dan layanan keuangan serta memahami risiko yang dapat timbul dari penggunaannya,” ujarnya.
Melalui rangkaian BIK 2026, OJK Maluku terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan institusi pendidikan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan akses layanan keuangan formal sekaligus mendorong masyarakat Kepulauan Kei lebih mandiri dan produktif dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.(LM01)
