Ambon, LensoMerah.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Maluku mencanangkan program SALAWAKU (Siaga Lawan Kejahatan Keuangan) sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat pencegahan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan (scam) di Provinsi Maluku.
Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan kepada jajaran Bhabayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah Polda Maluku.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku,Selasa (7/7),dibuka secara simbolis melalui penabuhan tifa oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, didampingi Direktur Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Piter Yanottama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rosihan Anwar, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri.
Peluncuran SALAWAKU juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh anggota Satgas PASTI Daerah Maluku sebagai bentuk sinergi dalam memerangi kejahatan keuangan.
Program SALAWAKU mencakup pembentukan Posko Pelayanan SALAWAKU di Kantor OJK Provinsi Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan, penyebarluasan video edukasi dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, serta penguatan komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial hingga media luar ruang.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi langkah Satgas PASTI sebagai wadah sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mencegah serta menangani aktivitas keuangan ilegal.
Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku untuk mendukung gerakan SALAWAKU dengan mengintegrasikan edukasi literasi keuangan ke dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat.
«”Gerakan SALAWAKU harus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan sehingga masyarakat Maluku semakin terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan keuangan,” ujar Gubernur.»
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan keuangan digital masih menjadi perhatian serius dan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Berdasarkan data kanal pelaporan SIPASTI selama Januari hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 18.326 laporan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia, terdiri dari 15.538 laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal.
Khusus di Provinsi Maluku, terdapat 103 laporan, yang meliputi 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan dua laporan gadai ilegal.
Selain itu, berdasarkan data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026, diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir satu juta rekening dilaporkan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 515 ribu rekening berhasil diblokir, dana senilai Rp638,9 miliar berhasil diamankan, dan Rp196,93 miliar telah dikembalikan kepada para korban.
Di Maluku sendiri, tercatat 1.648 laporan penipuan transaksi keuangan. Lima modus yang paling banyak dilaporkan meliputi penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, serta penipuan melalui media sosial.
Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto yang diwakili Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Piter Yanottama menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak edukasi, pencegahan, dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan keuangan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kami berharap masyarakat di seluruh wilayah Maluku semakin memahami berbagai modus kejahatan keuangan digital sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Brigjen Pol. Djoko Prihadi memaparkan strategi kolaboratif penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, sedangkan Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku, Sofia Ch. E. Alfons, menyampaikan materi mengenai perkembangan kejahatan keuangan digital.
Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan diikuti 175 Bhabinkamtibmas dari seluruh wilayah Polda Maluku. Pada kesempatan yang sama, OJK juga meresmikan Posko Pelayanan SALAWAKU di Kantor OJK Provinsi Maluku sebagai pusat koordinasi dan penanganan kejahatan keuangan digital di daerah.
Melalui program SALAWAKU, Satgas PASTI Daerah Maluku berharap sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga edukasi mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa dan kelurahan. Dengan demikian, masyarakat Maluku diharapkan semakin cerdas mengenali berbagai modus kejahatan keuangan, terlindungi sebagai konsumen jasa keuangan, serta terhindar dari berbagai bentuk investasi maupun layanan keuangan ilegal.(LM01)
