Ambon,LensoMerah.com-Otoritas Jasa Keuangan mengajak perempuan Indonesia meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperkuat budaya integritas serta pencegahan fraud, khususnya di sektor jasa keuangan.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam rilis yang diterima, Selasa (21/4).
Sophia menekankan pentingnya nilai independensi, keberanian berpikir kritis, serta komitmen terhadap etika, moral, dan akuntabilitas dalam membangun tata kelola yang baik.
Ia juga menyoroti peran strategis perempuan yang semakin besar di berbagai sektor, meski masih dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender.
“Sekitar 57 persen ASN adalah perempuan, namun sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan mayoritas korban perempuan,” ujarnya.
Menurut Sophia, perempuan memiliki kontribusi penting dalam membangun generasi berintegritas, baik sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga maupun sebagai pengelola ekonomi rumah tangga.
Ia menegaskan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan.
“Antara lain melalui program Proud Without Fraud, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Selain itu, OJK juga mendorong perempuan untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Langkah tersebut dinilai penting guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, bersih, dan terpercaya.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini, OJK juga menggelar Inspiring Talkshow bertajuk Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas di Museum R.A. Kartini, Senin (20/4/2026).
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah tokoh perempuan, di antaranya Myrtha Soeroto, dr. Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, dan Nawal Arafah Yasin.
Acara tersebut diikuti sekitar 220 peserta secara langsung dan lebih dari 4.500 peserta secara daring dari berbagai kalangan, termasuk kementerian, DPR, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.(LM01)
