AMBON, LensoMerah.com — Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon mengubah bentuk sanksi administratif terhadap PT Pesta Pora Abadi atau Mie Gacoan Ambon. Mulai 19 September 2026, kegiatan operasional Mie Gacoan kembali diperbolehkan berjalan. Namun, seluruh saluran pembuangan air limbah menuju saluran atau drainase publik ditutup dan disegel.
Kepala DLHP Kota Ambon Apries Gaspersz mengatakan perubahan bentuk sanksi tersebut bukan berarti Mie Gacoan terbebas dari sanksi. Sanksi administratif paksaan pemerintah tetap diberlakukan, tetapi bentuknya dialihkan.
“Jadi kesimpulannya, PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) masih tetap dalam kondisi sanksi,” kata Apries saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (19/9/2026).
Apries menjelaskan, sebelumnya DLHP Kota Ambon memasang papan pemberitahuan penutupan sementara kegiatan usaha Mie Gacoan pada 16 September 2026.
Terhitung 19 September 2026, papan tersebut dicabut. Dengan demikian, kegiatan produksi dan operasional Mie Gacoan dapat kembali berjalan.
Namun, sebagai gantinya, DLHP menerapkan sanksi administratif berupa penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
Seluruh saluran keluar atau outlet air limbah dari lokasi usaha yang menuju saluran maupun drainase publik ditutup dan disegel.
“Selama penutupan saluran pembuangan berlaku, seluruh air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha wajib ditampung secara tertutup di dalam lokasi usaha,” ujar Apries.
Mie Gacoan juga dilarang mengalirkan, membuang, maupun membiarkan air limbah merembes ke saluran atau drainase publik dalam bentuk apa pun.
Sanksi penutupan saluran pembuangan tersebut berlaku sampai perbaikan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinyatakan selesai.
Selain itu, hasil uji laboratorium harus menunjukkan air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama sanksi tersebut berlaku, Mie Gacoan diwajibkan melakukan sejumlah langkah perbaikan dalam pengelolaan IPAL.
“Perusahaan wajib melakukan pendampingan pengolahan IPAL bersama Bank Sampah Induk dan tim Mie Gacoan yang terdiri atas konsultan lingkungan serta konsultan engineering. Proses tersebut akan diawasi tim teknis DLHP Kota Ambon,” ungkapnya.
Mie Gacoan juga wajib menyerahkan data pengelolaan air limbah kepada Bank Sampah Induk setiap hari paling lambat pukul 13.00 WIT.
“Ini wajib dilakukan setiap hari,” tegas Apries.
Selain itu, perusahaan diminta mengganti saringan grease trap dengan ukuran yang lebih kecil pada seluruh bak pencucian.
Pembersihan sedimen dan kerak lemak pada IPAL juga wajib dilakukan secara menyeluruh.
Mie Gacoan kemudian diwajibkan menambah saringan pada bak pertama IPAL serta menambah treatment dalam pengelolaan IPAL dengan bekerja sama dengan Bank Sampah Induk.
Perubahan konstruksi IPAL nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil analisis Bank Sampah Induk dan hasil uji laboratorium air limbah.
Apries menegaskan perusahaan juga diwajibkan menjadwalkan pembersihan IPAL setiap hari serta melakukan penyedotan IPAL setiap hari.
Dengan perubahan bentuk sanksi tersebut, Mie Gacoan dapat kembali menjalankan kegiatan operasional. Namun, status sanksi administratif tetap berlaku.
Perusahaan wajib memenuhi seluruh ketentuan perbaikan IPAL dan memastikan air limbah memenuhi baku mutu sebelum sanksi penutupan saluran pembuangan tersebut dinyatakan berakhir.(LM01)
