AMBON, LensoMerah.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Lucky Upulattu Nikijuluw, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon turun langsung mengecek sistem pengelolaan limbah Mie Gacoan di Kota Ambon.
Desakan itu disampaikan Lucky menyusul persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Mie Gacoan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Lucky mengingatkan DLHP agar persoalan tersebut segera ditangani. Jika tidak, DPRD Kota Ambon disebut akan mengambil langkah politik dengan memanggil pihak-pihak terkait melalui komisi yang membidangi persoalan tersebut.
Sorotan tersebut langsung ditanggapi Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Benel Gaspersz. Sebagai Mitra Komisi 3 yang mebidangi Lingkungan Hidup.
Menurut Apries, DLHP bukan tidak menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan dan pengawasan lapangan terhadap permasalahan IPAL pada MIE GACOAN telah menjadi perhatian serius DLHP sejak Restoran Tersebut dibukam bahkan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan serta rapat koordinasi bersama sejumlah OPD terkait dan pengelola Mie Gacoan.
“Dari laporan itu kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait, Pol PP, Indag dan pengelola Mie Gacoan yang dipimpin oleh Asisten II,” jelasnya.
Dari hasil rapat tersebut, pengelola Mie Gacoan diberikan waktu untuk menyempurnakan sistem IPAL berdasarkan rekomendasi DLHP.
Pengelola juga diwajibkan melaporkan secara berkala hasil uji kualitas air limbah dan memastikan hasil pengujian tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pengelola diberikan waktu untuk menyempurnakan IPAL sesuai rekomendasi DLHP. Kemudian melaporkan secara berkala kualitas hasil uji air limbah dan harus sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam laporan hasil verifikasi lapangan, DLHP Kota Ambon menyimpulkan bahwa Mie Gacoan belum memenuhi standar pengolahan air limbah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik.
Selain itu, petugas masih menemukan bau tidak sedap yang dinilai mengganggu masyarakat.
“Berdasarkan hasil verifikasi IPAL, dapat disimpulkan bahwa Mie Gacoan belum memenuhi standar pengolahan air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025. Masih adanya bau yang tidak sedap sehingga masyarakat terganggu,” demikian isi laporan tersebut.
Atas temuan itu, DLHP meminta pihak penanggung jawab Mie Gacoan segera melakukan sejumlah perbaikan.
Konsultan lingkungan Mie Gacoan diminta datang ke DLHP Kota Ambon untuk menjelaskan perbedaan desain IPAL yang terdapat dalam dokumen SPPL.
Pengelola juga diwajibkan melakukan uji air limbah melalui laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kota Ambon.
Selain itu, IPAL harus diperbaiki sesuai ketentuan Permen Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025.
DLHP turut meminta pengelola menampung minyak sisa atau jelantah ke dalam wadah khusus dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang menampung minyak tersebut.
Penggunaan zat kimia seperti kaporit juga diminta tidak dilakukan secara berlebihan karena dapat menimbulkan pencemaran lainnya.
Untuk penanganan jangka pendek, pengelola diminta rutin membersihkan IPAL setiap hari dan mendokumentasikan proses pembersihan tersebut.
Persoalan drainase di sekitar lokasi Mie Gacoan juga menjadi perhatian pemerintah.
Apries mengatakan, permintaan pihak pengelola terkait drainase yang merupakan kewenangan Dinas PUPR Kota Ambon turut menjadi perhatian, sebab kondisi drainase yang tersumbat dapat berpengaruh terhadap persoalan lingkungan.
“Permintaan dari pengelola untuk drainase yang merupakan kewenangan PUPR juga menjadi perhatian pemerintah karena drainase yang tersumbat juga berpengaruh,” katanya.
Karena itu, pengelola diminta melakukan pembersihan drainase dari sampah maupun sedimen dengan berkoordinasi bersama Dinas PU Kota Ambon.
Dua Pekan Dipantau
Apries memastikan DLHP akan terus memantau tindak lanjut perbaikan IP.(LM01)
