AMBON, LensoMerah.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon, Penjabat Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon, tokoh agama, serta para kepala sekolah yang dilantik.
Dalam prosesi itu, para kepala sekolah juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pembacaan pakta integritas diawali oleh Kepala SD Negeri 74 Ambon sebagai perwakilan kepala sekolah yang dilantik.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah kali ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Pemerintah Kota Ambon untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara objektif melalui sistem merit, tes kompetensi, serta pendidikan calon kepala sekolah guna memastikan jabatan tersebut diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan integritas.
“Harus diingat, tugas utama Bapak-Ibu adalah sebagai guru yang mendidik dan mengajar. Menjadi kepala sekolah hanyalah tugas tambahan yang diberikan negara. Karena itu yang dipilih adalah mereka yang memiliki kemampuan dan integritas,” tegas Wattimena.
Ia menjelaskan, selain kepala sekolah yang diangkat melalui jalur reguler, terdapat pula pengangkatan melalui jalur nonreguler berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan pertimbangan teknis lainnya.
Wattimena memastikan seluruh kepala sekolah yang dilantik telah memenuhi persyaratan administrasi serta memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta instansi terkait.
Pada kesempatan itu, ia memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan yang masih ditemukan di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, karena para kepala sekolah memperoleh jabatan melalui proses yang bersih tanpa biaya, maka tidak ada alasan untuk melakukan pungutan terhadap siswa maupun orang tua.
“Kalau sampai hari ini Bapak-Ibu tidak bayar apa-apa untuk menjadi kepala sekolah, maka setelah menjabat jangan coba-coba menerima apa pun. Jangan pungut sesuatu dari siswa atau orang tua siswa. Kita ingin membangun sistem pendidikan yang transparan dan jujur,” tandasnya.
Wali Kota juga secara tegas melarang praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia menegaskan setiap kebijakan yang membebani peserta didik harus sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya itu, Wattimena mengaku tidak akan memberi toleransi bagi kepala sekolah yang terbukti melanggar aturan.
“Jangan berpikir karena masa jabatan kepala sekolah bisa dua periode lalu merasa aman. Kalau satu atau dua bulan menjabat kemudian terbukti melakukan pelanggaran, saya akan copot. Saya pegang kata-kata saya,” tegasnya.
Wali Kota bahkan mengungkapkan saat ini Pemerintah Kota Ambon sedang mengusulkan pergantian sejumlah kepala sekolah yang dinilai bermasalah dan masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saya berharap Bapak-Ibu menjalankan amanah ini dengan baik. Jabatan ini diperoleh melalui proses yang benar, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan dengan siapa pun. Karena itu bekerjalah dengan jujur dan profesional,” ujarnya.
Menutup arahannya, Wattimena kembali mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah sarana mencari keuntungan pribadi.
“Kerja untuk memajukan pendidikan, bukan untuk memperkaya diri. Kalau kerja baik, saya dukung. Tapi kalau menyimpang, saya yang akan berhentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Yopi Tasso, menjelaskan bahwa total kepala sekolah yang dilantik berjumlah 59 orang.
“Yang dilantik terdiri dari 50 kepala sekolah jalur reguler dan 9 jalur nonreguler. Untuk jenjang TK sebanyak 6 orang, SD 40 orang, dan SMP 13 orang,” jelas Tasso.
Ia menerangkan, kepala sekolah jalur reguler telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, mengikuti tes substansi, pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, serta dinyatakan lulus.
Sedangkan kepala sekolah jalur nonreguler diangkat berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi dan kebutuhan penempatan pada satuan pendidikan tertentu.
Menurut Tasso, seluruh proses pengangkatan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.(LM01)
