Ambon,LensoMerah.com-Kuasa hukum sengketa Raja Negeri Soya secara resmi melayangkan surat kepada Wali Kota Ambon terkait dugaan penyimpangan langkah yang dilakukan Sekretaris Kota, Robby Sapulette, dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Dalam surat yang diajukan oleh kuasa hukum Margaretha O Kakisina, disebutkan bahwa Wali Kota sebelumnya telah melaksanakan sebagian amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pemberhentian raja.
Namun, pada poin yang memerintahkan pemerintah kota untuk memfasilitasi proses pemilihan (voting) antara dua kandidat, yakni Rudolf Reno Mezaac Rehatta dan Herve Rene Jones Rehatta, dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Kuasa hukum menilai terjadi pelambatan dalam pelaksanaan amar putusan tersebut, yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Kota Ambon. Selain itu, sejumlah pernyataan yang disampaikan ke publik terkait sumpah adat, garis keturunan, hingga pelibatan akademisi untuk menafsirkan ulang putusan pengadilan dinilai tidak relevan.
“Amar putusan PTUN sudah jelas dan mengikat. Pemerintah daerah wajib tunduk dan melaksanakan putusan tersebut,” tegas kuasa hukum dalam suratnya.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan PTUN, hanya terdapat satu matarumah parentah di Negeri Soya, yakni matarumah Rehatta.
Kuasa hukum juga menyoroti keabsahan salah satu kandidat yang disebut tidak memenuhi syarat sebagai anak adat asli Negeri Soya, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017.
Meski tanpa fasilitasi resmi dari pemerintah kota, proses pemilihan di lingkungan matarumah parentah disebut telah dilakukan, dengan hasil memenangkan Rudolf Reno Mezaac Rehatta.
Atas dasar itu, kuasa hukum meminta Wali Kota Ambon untuk segera mengambil langkah tegas guna memastikan pelaksanaan amar putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Surat tersebut juga ditembuskan ke sejumlah lembaga, di antaranya Pengadilan TUN Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Ombudsman Perwakilan Maluku, DPRD Kota Ambon, hingga aparat penegak hukum.
Kasus ini menambah dinamika dalam proses penetapan Raja Negeri Soya, yang hingga kini masih menjadi perhatian publik di Kota Ambon. (LM01)
