Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membuka peluang melakukan seleksi ulang Direktur Perumda Tirta Yapono menyusul persoalan rangkap jabatan yang melibatkan Jefry Riri.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon, Hendri Toisuta, mengatakan Jefry mengikuti seleksi calon Direktur Perumda Tirta Yapono pada masa Penjabat Walikota Ambon Dominggus Kaya. Dalam proses tersebut, Jefry disebut memperoleh nilai tertinggi sebagaimana tercatat dalam berita acara seleksi.
Namun, menurut Hendri, persoalan muncul karena Jefry masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di PT DSA ketika mengikuti seleksi Direktur Perumda Tirta Yapono.
“Pak Jefry ini masih dalam kapasitas sebagai Plt di DSA, tetapi beliau juga lolos seleksi Tirta Yapono. Ini yang menimbulkan masalah karena tidak bisa rangkap jabatan di DSA dan PDAM,” kata Hendri kepada Wartawan di Balai Kota Ambon Selasa (27/10)
Ia menegaskan, dugaan rangkap jabatan tersebut perlu menjadi perhatian Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Yapono, yang saat ini dijabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena.
Hendri menjelaskan, salah satu ketentuan yang menjadi rujukannya adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketentuan tersebut mengatur larangan rangkap jabatan direksi atau komisaris pada perusahaan lain dalam kondisi tertentu, termasuk ketika perusahaan berada di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat dalam bidang usaha yang sama sehingga berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Menurut Hendri, kesamaan bidang usaha yang berkaitan dengan pelayanan air perlu menjadi perhatian dalam menilai persoalan jabatan Jefry di kedua perusahaan tersebut.
Ia juga menyinggung aturan tata kelola perusahaan di sektor jasa keuangan dan badan usaha milik negara yang mengatur pembatasan rangkap jabatan bagi direksi.
Namun, penerapan aturan tersebut terhadap kasus ini perlu disesuaikan dengan status badan usaha dan ketentuan yang secara khusus berlaku bagi direksi perusahaan daerah.
Hendri mengatakan, hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) tetap harus memperhatikan persyaratan calon dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai bagian dari dasar pengaturan pengangkatan direksi BUMD.
Menurutnya, hasil seleksi perlu dievaluasi apabila ditemukan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan calon maupun prosedur pengangkatan.
Hendri juga merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait perubahan atau pencabutan keputusan administrasi dalam kondisi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
“Karena itu, KPM dalam hal ini Walikota Ambon akan melakukan evaluasi. Jika ditemukan persoalan dalam tahapan seleksi, salah satu langkah yang mungkin diambil adalah melakukan seleksi ulang,” ujarnya kepada Wartawan di Balai Kota Ambon Selasa (27/10) sore
Ia menegaskan, kewenangan KPM tetap harus dijalankan sesuai aturan, termasuk memperhatikan persyaratan dan mekanisme pengangkatan direksi Perumda Tirta Yapono.
Selain persoalan rangkap jabatan, Hendri turut menyinggung gugatan yang sebelumnya diajukan Jefry Riri terhadap Pemkot Ambon dan Perumda Tirta Yapono di Pengadilan Negeri.
Menurut Hendri, gugatan terakhir yang dimaksud telah ditolak oleh hakim. Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara calon pimpinan perusahaan daerah dengan pemerintah daerah.
Meski demikian, hasil gugatan tersebut perlu dibedakan dari persoalan persyaratan calon direktur karena keduanya memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda.
Hendri mengatakan, pemerintah daerah sebagai pemilik modal berkepentingan memastikan pengelolaan BUMD berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Bagaimana kita bisa bekerja sama apabila ada persoalan yang harus diselesaikan? Perusahaan daerah ini milik pemerintah daerah, sehingga seluruh prosesnya harus mengikuti aturan,” katanya.
Ia menambahkan, Walikota Ambon selaku KPM memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Perumda Tirta Yapono sesuai ketentuan yang berlaku.
Hendri menyebut seleksi ulang menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan pengisian jabatan Direktur Perumda Tirta Yapono.
Sementara itu,Plt Direktur Perumdam Tirta Yapono Pieter Saimima disebut akan tetap menjalankan tugas sementara hingga proses seleksi ulang dilaksanakan dan menghasilkan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, kepastian mengenai seleksi ulang maupun perubahan keputusan pengangkatan masih menunggu langkah resmi dari KPM.
Pemkot Ambon diharapkan dapat menuntaskan persoalan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar proses pengisian jabatan Direktur Perumda Tirta Yapono memiliki dasar hukum yang jelas.(LM01)
