Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan pangkalan minyak tanah dilarang menjual bahan bakar bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp4.000 per liter. Pangkalan yang melanggar terancam sanksi hingga pencabutan izin.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Pastoralia W. Hahijary, menjelaskan harga minyak tanah pada titik serah agen ditetapkan Rp3.200 per liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara harga jual maksimal di pangkalan kepada masyarakat sebesar Rp4.000 per liter.
“Dari Pertamina diterima Rp3.200, kemudian pangkalan menjual kepada masyarakat Rp4.000 per liter,” jelas Hahijary kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (13/10)
Ia menegaskan, pangkalan tidak boleh menjual minyak tanah melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau pangkalan kedapatan jual di atas Rp4.000, kena. Ada ketentuan, dia tidak boleh lebih,” tegasnya.
Disperindag mengingatkan pentingnya pengawasan agar minyak tanah bersubsidi dapat dibeli masyarakat sesuai ketentuan harga. Warga juga diminta melaporkan apabila menemukan pangkalan yang menjual minyak tanah di atas HET.
Selain itu, Disperindag menyoroti praktik pembelian minyak tanah dalam jumlah tertentu untuk ditampung di dalam drum, kemudian dijual kembali secara eceran.
Praktik tersebut berpotensi membuat harga yang dibayar masyarakat lebih tinggi, terutama ketika pasokan minyak tanah terbatas.
Hahijary mengatakan, pangkalan resmi menjadi salah satu titik penting pengawasan distribusi karena terikat ketentuan perizinan.
“Kalau ditemukan pelanggaran harga, pemerintah dapat memberikan teguran hingga mencabut izin pangkalan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang jadi masalah juga pada pengawasan di tingkat pengecer, karena mereka bukan bagian dari pangkalan resmi,” katanya.
Ia menegaskan, Perwali Ambon Nomor 9 Tahun 2023 tetap menjadi dasar penetapan HET minyak tanah di Kota Ambon. Pemerintah berharap pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat menjaga distribusi minyak tanah bersubsidi serta mencegah masyarakat terbebani harga di atas ketentuan.(LM01)
