Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2026 segera direalisasikan sebelum memasuki bulan suci Ramadha
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silano, dalam wawancara di Balai Kota Ambon, Kamis (19/2).
Menurut Silano, langkah percepatan pembayaran ini merupakan arahan langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, agar hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah desa dapat diterima tepat waktu, khususnya menjelang Ramadan.
“Sesuai arahan Pak Wali Kota, untuk memasuki bulan Ramadhan ini sudah diperintahkan membayar TPP bulan Januari dan juga ADD bulan Januari 2026,” ujarnya.
Silano menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, TPP bulan November dan Desember tidak dapat dibayarkan. Hal ini disebabkan karena sumber pendanaan TPP yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil tidak terealisasi sesuai target.
“TPP 2025 itu sumber dananya dari PAD maupun pendapatan lainnya. Karena PAD kita tidak tercapai dan dana bagi hasil juga dibayar tidak sesuai rencana, maka yang bisa dibayarkan hanya sampai bulan Oktober,” jelasnya.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran TPP di akhir tahun, sehingga dilakukan penyesuaian berdasarkan kapasitas keuangan yang tersedia.
Untuk tahun anggaran 2026, TPP tetap direncanakan selama 12 bulan dalam APBD. Namun, terjadi penurunan alokasi dibandingkan perhitungan normal sebelumnya.
Silano menyebutkan, dalam skema normal total kebutuhan TPP mencapai sekitar Rp72 miliar per tahun. Akan tetapi, pada 2026 terjadi penyesuaian karena penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) dengan pola tiga hari kerja dan dua hari libur.
“Karena kita menggunakan WFA, maka TPP mengalami pengurangan atau dibayar setengah dari alokasi yang ditetapkan sebelumnya,” ungkapnya.
Dengan skema tersebut, meskipun direncanakan untuk 12 bulan, nominal yang diterima ASN akan menyesuaikan kebijakan efisiensi dan pola kerja yang diterapkan pemerintah daerah.
Saat ini, proses pencairan TPP Januari 2026 tengah berjalan. Namun, baru dua hingga tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan permintaan pencairan.
Karena itu, BPKAD mengimbau seluruh OPD untuk segera menyampaikan dokumen permintaan pembayaran agar proses administrasi dan pencairan dapat dipercepat.
“Oleh karena itu kepada OPD-OPD untuk sesegera mungkin lakukan permintaan. Sebelum akhir Februari, TPP Januari maupun ADD Januari harus sudah tuntas dibayarkan,” tegas Silano.
Pemerintah Kota Ambon berharap percepatan pembayaran ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi ASN dan perangkat desa menjelang Ramadan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.(LM01)
