Ambon,LensoMerah.com-Inflasi di Provinsi Maluku pada April 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional, meski secara bulanan mengalami deflasi. Hal ini disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam rilis resmi, Senin (4/5/2026).
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa pada April 2026 Maluku mencatat deflasi sebesar 0,17 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 persen (mtm).
Secara spasial, deflasi terutama disumbang oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan capaian 1,96 persen (mtm). Namun, tekanan deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di Ambon dan Tual yang masing-masing mencatat inflasi sebesar 0,92 persen (mtm) dan 0,64 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 3,13 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,40 persen (yoy). Namun demikian, inflasi Maluku masih sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen (yoy).
Deflasi April 2026 terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,61 persen dan 0,05 persen (mtm).
Penurunan harga pada kelompok makanan didorong oleh turunnya harga komoditas perikanan seperti ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang, yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,19 persen, 0,17 persen, dan 0,17 persen (mtm). Kondisi ini didukung oleh cuaca dan meteorologi maritim yang kondusif sehingga meningkatkan produksi perikanan.
Sementara itu, penurunan harga emas di pasar global turut mendorong deflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Namun, deflasi lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga pada Kelompok Transportasi, terutama akibat penyesuaian harga avtur sejak 1 April 2026 yang berdampak pada tarif angkutan udara.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Ke depan, pengendalian inflasi difokuskan pada penguatan empat pilar utama (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan target penyerapan beras petani hingga 5.000 ton, panen bawang merah di Kota Tual, panen jagung seluas 3 hektare di Kabupaten Maluku Tengah, serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok di tingkat distributor.
Dhita menegaskan, sinergi antar pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2026.(LM01)
