Ambon, LensoMerah.com – Tekanan inflasi di Provinsi Maluku kembali meningkat pada Juni 2026. Kenaikan harga komoditas pangan, khususnya cabai dan bawang merah, disertai penyesuaian harga BBM non subsidi serta tarif angkutan udara menjadi faktor utama yang mendorong inflasi mencapai 1,49 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Berdasarkan rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku yang diterima LensoMerah.com, Kamis (2/7/2026), angka inflasi Juni 2026 meningkat dibandingkan Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,93 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku mencapai 3,80 persen, lebih tinggi dibandingkan 3,27 persen pada bulan sebelumnya. Capaian tersebut juga berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Secara spasial, seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku mengalami inflasi. Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,82 persen, disusul Kota Tual 1,51 persen, dan Kota Ambon 1,28 persen.
Peningkatan inflasi terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil sebesar 0,90 persen, serta kelompok Transportasi dengan andil 0,52 persen.
Komoditas hortikultura menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok pangan. Harga bawang merah menyumbang andil 0,17 persen, sedangkan cabai rawit dan cabai merah masing-masing sebesar 0,14 persen. Kenaikan harga dipengaruhi berakhirnya masa panen raya di tengah meningkatnya curah hujan yang menyebabkan pasokan berkurang.
Di sektor transportasi, kenaikan harga bensin memberikan andil inflasi sebesar 0,30 persen setelah penyesuaian harga BBM non subsidi pada 6 Juni 2026. Sementara itu, tarif angkutan udara menyumbang 0,18 persen akibat meningkatnya permintaan selama masa liburan serta penyesuaian biaya fuel surcharge.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Berbagai program pengendalian inflasi akan terus dioptimalkan sepanjang 2026, di antaranya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP oleh BULOG, inspeksi pasar, bantuan alat dan benih padi, panen raya, hingga peningkatan serapan gabah dan beras oleh BULOG,” ujarnya.
Selain itu, kelancaran distribusi pangan diperkuat melalui optimalisasi layanan penyeberangan ASDP. Pengawasan harga dan rantai distribusi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah, inspeksi mendadak di Pasar Mardika, serta pemantauan rutin harga komoditas hortikultura oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
Surya menegaskan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, TPID, BULOG, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mengendalikan inflasi di Provinsi Maluku dalam jangka menengah.(LM01)
