Ambon,LensoMerah.com-Inflasi Provinsi Maluku pada Mei 2026 terutama dipicu kenaikan harga komoditas perikanan dan tarif angkutan udara. Dua kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan (month to month/mtm) adalah Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Transportasi dengan andil masing-masing sebesar 0,66 persen dan 0,21 persen.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas perikanan setelah mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah ikan layang sebesar 0,30 persen, ikan tongkol 0,13 persen, dan ikan cakalang 0,11 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menjelaskan kenaikan harga ikan dipengaruhi kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas nelayan.
“Peningkatan tinggi gelombang dan curah hujan yang secara historis terjadi pada bulan Mei menghambat aktivitas penangkapan ikan sehingga pasokan ikan tangkap di pasar berkurang dan mendorong kenaikan harga,” ujarnya dalam Rilis yang diterima LensoMerah.com Rabu (3/6)
Selain faktor pangan, inflasi Mei 2026 juga dipengaruhi Kelompok Transportasi yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,21 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari tarif angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,12 persen.
Peningkatan tarif pesawat dipicu pemberlakuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang mulai berlaku sejak 13 Mei 2026.
Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dengan berpedoman pada empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Berbagai langkah yang akan dilakukan meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, inspeksi mendadak pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, serta optimalisasi layanan penyeberangan ASDP guna mendukung kelancaran distribusi barang.
Selain itu, TPID juga memperkuat koordinasi melalui rapat koordinasi di Kota Tual untuk mengantisipasi dampak El Niño, sekaligus melaksanakan program capacity building bagi TPID Provinsi Maluku dan kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) guna meningkatkan kapasitas pengendalian inflasi di daerah.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memastikan inflasi Maluku tetap berada dalam rentang yang terkendali sepanjang 2026.(LM01)
