Ambon,LensoMerah.com-Inflasi bulanan di Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,58 persen secara month to month (mtm), melandai dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen (mtm).
Meski demikian, secara tahunan inflasi Maluku masih berada di level 5,97 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,76 persen (yoy).
Berdasarkan rilis Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (2/3/2026), tekanan inflasi secara spasial terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi sebesar 1,21 persen (mtm), sementara Kota Ambon sebesar 0,30 persen (mtm). Laju inflasi tersebut tertahan oleh deflasi di Kota Tual yang tercatat minus 0,72 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Maluku sebesar 5,97 persen (yoy) berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen (yoy).
“Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan realisasi Januari 2026 yang sebesar 4,70 persen (yoy),” ujar Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, dalam rilisnya, Selasa (3/3).Dipicu Pangan dan Emas
Kenaikan inflasi Februari terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,26 persen (mtm) dan 0,17 persen (mtm).
Komoditas hortikultura seperti buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi menjadi penyumbang utama inflasi, dengan andil masing-masing sebesar 0,14 persen, 0,14 persen, 0,12 persen, dan 0,08 persen (mtm).
“Peningkatan harga dipengaruhi oleh naiknya permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di tengah aktivitas panen yang secara struktural masih dalam kondisi normal,” jelasnya.
Selain itu, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga emas seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di pasar internasional akibat ketidakpastian geopolitik global.
Pengendalian Melalui 4 Pilar
BI menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan diperkuat melalui sinergi TPID dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Langkah konkret yang dilakukan antara lain penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi untuk menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna menjaga keterjangkauan harga, serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat terus diperkuat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.(LM01)
