AMBON, LensoMerah.com – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku membahas sejumlah persoalan nelayan, mulai dari legalitas kapal, perlindungan sosial, penguatan koperasi hingga peningkatan nilai jual hasil perikanan.
Persoalan tersebut dibahas dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik bertema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae” yang berlangsung di Kecamatan Leihitu, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi DPP IKMANEMA ini menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh informasi mengenai program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Dialog tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IKMANEMA Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., serta dua narasumber dari DKP Provinsi Maluku, yakni Kepala Bidang Perikanan Tangkap Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si.
Hadir pula pemerintah Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta para nelayan dan warga setempat.
Partisipasi masyarakat Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, yang menempuh perjalanan dari wilayah berbeda untuk mengikuti kegiatan tersebut, turut mewarnai dialog.
Kehadiran mereka menunjukkan besarnya perhatian masyarakat pesisir terhadap persoalan nelayan dan pentingnya kerja sama lintas dusun maupun negeri dalam mendorong kemajuan sektor perikanan di Maluku.
Ketua Umum DPP IKMANEMA Burhanudin Rumbouw menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP yang telah memenuhi undangan untuk memberikan edukasi, menyampaikan informasi program, serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Menurutnya, dialog publik merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi konstruktif antara organisasi nelayan dan pemerintah agar aspirasi masyarakat pesisir dapat disampaikan secara langsung kepada instansi berwenang.
Dalam pemaparannya, Rusdi Makatita menjelaskan pentingnya pendataan dan pembaruan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), terutama bagi nelayan yang belum memiliki kartu atau perlu memperbarui data.
Pendataan tersebut diperlukan untuk memastikan identitas dan aktivitas pelaku usaha kelautan dan perikanan tercatat dengan baik sehingga dapat mendukung akses terhadap program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pendataan, legalitas armada juga menjadi perhatian. DKP Maluku akan berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menindaklanjuti kebutuhan pengukuran kapal dan proses teknis legalisasi armada nelayan.
DKP juga menyampaikan upaya fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko pekerjaan di laut.
Penguatan ekonomi masyarakat pesisir turut dibahas melalui rencana koordinasi antara DKP dan IKMANEMA untuk mendorong pembentukan koperasi nelayan. Koperasi diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus memperkuat akses nelayan terhadap program pemberdayaan.
Sementara itu, Karolis Watkuta Iwamony menekankan pentingnya pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan untuk mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah pesisir.
Menurutnya, kelompok nelayan yang terorganisasi dapat membantu meningkatkan produktivitas serta membuka peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dibahas ialah pengembangan pengolahan hasil perikanan, termasuk peningkatan kualitas produk ikan asap tradisional melalui penerapan teknologi ikan asap cair.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kebersihan, dan nilai jual produk perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Melalui dialog tersebut, DPP IKMANEMA berharap sinergi dengan DKP Provinsi Maluku dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan nelayan memperoleh tindak lanjut dan program pemberdayaan semakin menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ekonomi nelayan, mengembangkan usaha masyarakat pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Maluku.(LM01)
