Ambon,LensoMerah.com-Kondisi kebersihan Gedung Pasar Mardika Baru kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah foto dan keluhan pedagang beredar luas di media sosial Facebook. Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi pasar yang dinilai kotor dan menyerupai tempat pembuangan sampah, meski pemerintah tetap melakukan penagihan retribusi kebersihan kepada pedagang.
Keluhan itu disampaikan oleh salah seorang pedagang melalui akun Facebook atas nama Amy Thini VihidiAzka, yang juga mengunggah foto-foto kondisi pasar serta bukti karcis retribusi sampah yang dibayarkan pedagang.
Unggahan tersebut langsung menuai beragam komentar dari masyarakat Kota Ambon. Salah satunya datang dari akun Sanajaya Majapahitu, yang menilai persoalan kebersihan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
“Kesadaran pedagang masih kurang dan pengelola Gedung Pasar Mardika Baru harus lebih objektif. Gedung Pasar Mardika Baru sangat layak dan bisa menjadi ikon, tapi kenyataannya jadi begini. Dimanakah yang salah?” tulisnya.
Komentar lain juga mempertanyakan perilaku pedagang yang masih membuang sampah sembarangan.
“Heran sama orang yang hobi buang sampah sembarangan…,” tulis salah satu warganet.
Bahkan, ada pula komentar bernada tegas yang menyoroti sikap pedagang.
“Kalau dasar badaki, taru di tempat bersih jua tetap badaki. Pemerintah su kasi lahan, harusnya bersyukur lalu jaga kebersihan. Abis bajual simpan bersih, bukan lempar kiri kanan lalu ujung-ujungnya mau viral,” tulis akun lainnya.
Sebagian warganet juga menegaskan bahwa penarikan retribusi merupakan hak pemerintah, sementara menjaga kebersihan adalah tanggung jawab pedagang.
“Tagih retribusi itu hak pemerintah, yang pung hak jaga kebersihan itu kamong yang bajual,” tulis salah satu komentar.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries Gaspersz, Rabu (11/2), menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan terkait kewenangan DLHP.
Apries menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan DLHP adalah memastikan sampah yang telah berada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) diangkut setiap hari oleh petugas menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Terima kasih atas masukannya. Perlu diketahui bahwa kewenangan DLHP adalah memastikan sampah yang ada di TPS diangkat setiap hari oleh petugas kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, retribusi yang ditarik dari pelaku usaha dan pedagang nilainya relatif kecil, yakni Rp5.000 per hari, sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024, dan hanya untuk pelayanan pengangkutan sampah.
“Retribusi tersebut atas pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, bukan untuk melakukan pembersihan di dalam Gedung Pasar Mardika,” tegas Apries.
Lebih lanjut, Apries menegaskan bahwa kebersihan di dalam gedung pasar merupakan tanggung jawab pengelola pasar melalui tenaga cleaning service, bukan DLHP Kota Ambon.
“Sejauh pengetahuan kami, pelayanan pembersihan di dalam pasar dilaksanakan oleh pengelola gedung melalui tenaga kebersihan yang bukan dari DLHP,” pungkasnya.
Polemik ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, pengelola pasar, maupun pedagang, agar Gedung Pasar Mardika Baru yang dibangun sebagai ikon perdagangan Kota Ambon dapat terjaga kebersihan, kenyamanan, dan fungsinya bagi masyarakat.(LM01)
