Ambon,LensoMerah.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon optimistis mampu memenuhi target nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30 persen pada akhir tahun 2026.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon, Hanny M. Seconova Tamtelahitu mengatakan, hingga saat ini capaian aktivasi IKD di Kota Ambon telah mencapai 48.698 warga atau 18,94 persen dari total wajib KTP.
“Target nasional untuk Kota Ambon tahun 2026 adalah 30 persen. Saat ini kita sudah berada di angka 18,94 persen dan optimistis pada akhir tahun target tersebut dapat tercapai,” kata Hanny kepada wartawan di Balai Kota Ambon Senin (20/7)
Menurutnya, pelaksanaan registrasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang mengaktifkan IKD. Warga yang datang melakukan pendataan bansos juga sekaligus melakukan aktivasi identitas digital.
Ia memperkirakan pada akhir Juli capaian IKD akan menembus angka 20 persen, sehingga sisa target menuju 30 persen dinilai masih sangat realistis untuk dicapai hingga penghujung tahun.
Hanny menjelaskan, syarat utama untuk memiliki IKD adalah memiliki telepon pintar berbasis Android. Tanpa perangkat tersebut, masyarakat belum dapat melakukan aktivasi identitas digital.
Meski demikian, ia menegaskan kehadiran IKD memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
“Kalau sudah punya IKD, setiap ada perubahan data kependudukan di Dukcapil langsung diperbarui di aplikasi. Dokumen seperti Kartu Keluarga maupun akta dapat dicetak sendiri tanpa harus datang mengambil dokumen fisik di kantor,” ujarnya.
Selain mempermudah pelayanan administrasi, IKD juga membantu masyarakat dalam proses registrasi bansos. Warga yang memiliki IKD dapat mengajukan sanggahan secara mandiri apabila dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan mengunggah bukti pendukung seperti foto rumah, kondisi kamar mandi maupun perubahan status pekerjaan.
Sebaliknya, warga yang belum memiliki IKD masih harus bergantung pada agen pendataan untuk menyampaikan sanggahan.
Hanny juga memastikan keamanan IKD lebih terjamin dibanding penggunaan dokumen fisik. Sistem identitas digital dilengkapi beberapa lapisan pengamanan, mulai dari pemindaian wajah (face recognition), PIN hingga verifikasi email.
“Kalau IKD tidak mungkin digunakan orang lain karena harus menggunakan wajah pemilik, PIN, dan email. Keamanannya berlapis sehingga jauh lebih aman,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data kependudukan kepada pihak lain. Penyalahgunaan KTP untuk pinjaman online maupun kepentingan lain masih sering terjadi akibat kelalaian pemilik data.
Karena itu, Dukcapil terus menggencarkan edukasi hingga tingkat RT, RW, desa, kelurahan dan kecamatan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dokumen kependudukan.
“KTP maupun data kependudukan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain karena bisa disalahgunakan untuk pinjaman online maupun kepentingan lainnya. Kalau sudah terjadi, proses penyelesaiannya cukup panjang,” pungkasnya.(LM01)
