AMBON, LensoMerah.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon bergerak cepat merespons keluhan warga terkait dugaan aktivitas prostitusi di kawasan eks-lokalisasi Tanjung Batu Merah. Patroli dilakukan pada Selasa (15/9/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIT.
Kepala Satpol PP Kota Ambon, Silver M. Leatemia, mengatakan patroli dilakukan untuk merespons keresahan warga sekaligus memastikan kondisi kawasan tersebut.
“Kita merespons keresahan masyarakat sekaligus dalam upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Makanya tadi malam kita sampaikan kepada teman-teman untuk patroli dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, RT/RW, untuk meminta informasi terkait kondisi-kondisi itu,” ujar Leatemia kepada LensoMerah.com melalui Telepon selulernya Rabu (16/9)
Menurutnya, pemantauan tidak hanya dilakukan satu malam. Satpol PP akan terus memantau sejumlah titik yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
“Jadi nanti mungkin kita tidak hanya malam ini. Kita akan lihat beberapa titik yang memang menimbulkan keresahan masyarakat dan tetap kita pantau ke depannya,” katanya.
Leatemia menjelaskan patroli di kawasan eks-lokalisasi bukan hal baru. Namun, petugas tidak langsung melakukan penindakan tanpa informasi dan bukti yang cukup.
Personel di lapangan juga berkoordinasi dengan RT/RW dan warga untuk memperoleh informasi terkait kondisi kawasan.
“Memang kita patroli lewat situ, tetapi ada juga teman-teman yang mengumpulkan informasi. Jadi kita tetap jalan, tetapi sekaligus mengumpulkan informasi,” jelasnya.
Ia mengapresiasi Ketua RW 05 dan warga sekitar yang turut membantu pengawasan kawasan eks-lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Selain Batu Merah, Satpol PP menerima informasi mengenai dugaan aktivitas serupa di kawasan Amplas.
“Kita juga mendapat informasi terkait beberapa tempat, seperti di daerah Amplas. Ada anak-anak yang masih usia muda yang berada di situ. Informasi terkait prostitusi di tempat itu juga kita sampaikan kepada teman-teman untuk dipantau,” ujarnya.
Informasi tersebut, kata Leatemia, akan ditindaklanjuti melalui pemantauan di lapangan.
Satpol PP belum melakukan penindakan lebih jauh terhadap orang yang diduga terlibat karena belum menemukan bukti yang cukup.
“Semalam kita belum bisa membuktikan bahwa mereka yang dimaksud. Jadi kita masih dalam proses nonjustisi. Kita berupaya menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dulu,” katanya.
Jika nantinya ditemukan unsur pelanggaran hukum, Satpol PP akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait.
Leatemia menegaskan penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas pihak, termasuk pemerintah setempat, RT/RW, masyarakat dan aparat penegak hukum.
“Kita usahakan supaya bisa bekerja sama, bukan hanya Satpol PP saja. RT/RW juga sudah menyatakan bersedia bekerja sama, dan masyarakat juga bersedia. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan semua stakeholder,” jelasnya.
Satpol PP juga mengantisipasi kemungkinan aktivitas prostitusi berpindah ke ruang digital melalui aplikasi percakapan maupun media sosial.
“Takutnya memang tidak aktif di lokasi, tetapi menggunakan online, seperti aplikasi atau chat. Itu yang sulit dideteksi karena mereka tidak lagi berada di lokasi tersebut,” ujarnya.
Satpol PP memastikan pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus merespons keresahan masyarakat.
“Yang penting adalah menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, menjawab keresahan masyarakat, serta secepat mungkin menanggapi kejadian-kejadian di masyarakat,” tandasnya.(LM01)
