Ambon,LensoMerah.com-Polemik rapat Matarumah Parentah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu (1/3/2026), memicu tanda tanya besar di internal keluarga besar Mata Rumah Rehatta.
Rudolf Mezac Reno Rehatta akhirnya buka suara terkait beredarnya dua surat undangan berbeda untuk agenda pertemuan yang sama di Balai Saniri Negeri Soya, Soya Atas, pukul 18.00 WIT.
Menurut Reno, perbedaan substansi dan penandatangan dalam dua surat tersebut harus dijelaskan secara terbuka sebelum rapat dilaksanakan agar tidak menimbulkan polemik di tengah keluarga besar mata rumah.
Kepada awak media, Reno menjelaskan bahwa surat yang diterimanya merujuk pada Surat Saniri Negeri Soya Nomor 02/SNS/I/2026 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Pemerintah Negeri Soya masa jabatan 2024–2032 melalui pencabutan SK Wali Kota Ambon Nomor 77 Tahun 2026.
Surat tersebut mengacu pada sejumlah dasar hukum, antara lain:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543/K/TUN/2025
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2789/K/Pdt/2025
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Negeri Soya Nomor 04 Tahun 2017 tentang Matarumah Parentah
Namun, beredar pula surat lain dengan waktu dan tanggal yang sama, tetapi berbeda isi dan penandatangan.
“Satu surat ditandatangani oleh Pj Negeri Soya, sementara satu lagi hanya menggunakan cap jempol Oges Rehatta selaku Kepala Rumahtau atau Matarumah Parentah. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tegas Reno, Minggu (1/3/2026).
Ia menambahkan, isi kedua surat juga tidak identik. Salah satu undangan hanya menyebut pembahasan keputusan, sedangkan surat lainnya memuat agenda penetapan tata cara pencalonan Kepala Pemerintah Negeri.
Reno menegaskan bahwa persoalan Mata Rumah Rehatta sebelumnya telah bermuara pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan telah melahirkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Karena itu, ia meminta agar sebelum rapat dimulai, pihak pengundang memberikan klarifikasi resmi terkait dua dokumen tersebut.
“Dua surat dengan tanggal dan waktu yang sama ini harus dijelaskan. Anak-anak mata rumah itu banyak, bisa 40 sampai 60 orang. Dalam dokumen keputusan juga ada sekitar 40 nama yang seharusnya dilibatkan. Kenapa tidak semuanya diundang?” ujarnya.
Menurut Reno, rapat adat tidak boleh digelar tanpa kepastian landasan hukum serta tanpa melibatkan seluruh unsur mata rumah yang sah.
Ia juga memberi sinyal penolakan apabila pelaksanaan rapat dinilai tidak sesuai mekanisme adat maupun aturan hukum yang berlaku.
“Kalau tidak jelas dan tidak sesuai aturan, kami bisa menolak pelaksanaan rapat ini. Undang semua anak-anak mata rumah sesuai mekanisme adat dan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata cara pencalonan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri,” katanya.
Reno menegaskan bahwa setiap keputusan di negeri adat seperti Soya harus menghormati struktur Matarumah Parentah dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penanggung jawab undangan terkait perbedaan dua surat tersebut.(Mg-1)
