Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menegaskan komitmennya menghadirkan layanan perizinan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik gratifikasi. Seluruh proses perizinan di DPMPTSP dipastikan tanpa pungutan biaya alias gratis.
Hal tersebut disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Ambon, Febrien Maail, S.Pi., MT, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (26/1/2026).
“Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di DPMPTSP itu jelas. Mulai dari standar layanan, lama waktu perizinan, sampai tarif. Dan perlu ditegaskan, seluruh tarif perizinan di dinas ini nol rupiah atau gratis,” tegas Febby Maail.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dilaksanakan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan sejalan dengan edaran Wali Kota Ambon tentang larangan gratifikasi dan praktik pelayanan yang menyimpang.
“Ini untuk memastikan tidak ada ruang gratifikasi. Layanan harus bersih dan profesional,” ujarnya.
Febby menambahkan, pengawasan internal di DPMPTSP dilakukan secara berjenjang, mulai dari kepala dinas hingga tim pelaksana teknis. Seluruh jajaran diminta saling mengawasi dan bekerja dalam satu sistem yang sama demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami saling mengawasi secara berjenjang. Semua tim ada dalam satu gerbong yang sama, tujuannya jelas, yaitu menghadirkan layanan publik yang baik,” katanya.
Terkait penerapan kebijakan kerja tiga hari masuk dan dua hari libur, Febby menjelaskan bahwa DPMPTSP menerapkan sistem pembagian tim agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami bagi pegawai dalam dua tim, yaitu Grup A dan Grup B. Ketika Grup A libur, Grup B tetap masuk untuk melayani masyarakat, begitu juga sebaliknya,” jelasnya.
Menurutnya, pengaturan ini penting untuk memastikan produk layanan tidak berubah, tidak berkurang, dan tetap tersedia, meskipun terdapat pegawai yang cuti atau sakit.
“Dengan sistem ini, pelayanan tetap berjalan normal. Tidak ada alasan pelayanan berhenti atau melambat. SOP layanan harus jelas dan konsisten,” tegas Febby.
Ia menyebutkan bahwa skema kerja dua grup ini akan dievaluasi dalam kurun waktu satu bulan untuk melihat efektivitasnya dalam menjaga kualitas pelayanan.
Melalui penerapan SOP yang jelas, layanan gratis, pengawasan berjenjang, serta pengaturan kerja yang adaptif, DPMPTSP Kota Ambon berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung iklim investasi dan pelayanan perizinan yang bersih, adil, dan akuntabel.(LM01)
