Ambon,LensoMerah.com- Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, mengambil sikap tegas menanggapi aksi damai sopir angkutan kota (angkot) trayek Hunut terkait larangan melintas di wilayah Passo, di depan Balai Kota Ambon, Selasa (5/5).
Suitela menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak lagi membuka ruang perdebatan soal penetapan jalur trayek. Keputusan sudah final dan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Ambon Nomor 1881.
“Semua ini sudah melalui proses panjang. Dari SK 614, 1695, sampai terakhir 1881. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak patuh. Ini keputusan pemerintah dan wajib dijalankan,” tegasnya usai menerima aksi demo trayek Hunut.
Menurutnya, konflik antara trayek Hunut, Passo, dan Laha bukan persoalan baru. Selama dua tahun terakhir, Dishub sudah berulang kali memediasi dan menawarkan berbagai solusi, namun tidak pernah disepakati.
“Jangan lagi dipelintir. Kami sudah fasilitasi berkali-kali. Bahkan alternatif sudah diberikan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, pemerintah yang ambil keputusan. Dan itu untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu,” ujarnya lugas.
Terkait desakan agar trayek Hunut dialihkan melalui jalur JMP, Suitela menolak tegas. Ia menyebut skenario tersebut justru akan menciptakan kekosongan layanan di sejumlah titik penting.
“Kalau Hunut dipaksa lewat JMP, ada jalur yang kosong, masyarakat tidak terlayani. Itu fakta. Jadi keputusan PP lewat Passo itu paling rasional. Jangan hanya pikir kepentingan sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan, Dishub telah menggandeng aparat kepolisian, termasuk Polsek Baguala dan Polsek Teluk Ambon, untuk mengawal implementasi SK tersebut. Salinan aturan sudah diserahkan dan siap menjadi dasar penindakan.
“Kalau ada pelanggaran, apalagi sampai ganggu ketertiban, akan diproses hukum. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Suitela meminta seluruh sopir angkot menghentikan aksi yang berpotensi memicu konflik dan kembali beroperasi sesuai aturan.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Tahan diri dan patuhi aturan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Jalur Hunut, Yopi Maukhen, memastikan pihaknya tetap tunduk pada keputusan pemerintah dan menjalankan operasional sesuai SK 1881.
“Ini aturan pemerintah, bukan keputusan pribadi. Jadi kami tetap jalan sesuai SK,” ujarnya.
Sekretaris Trayek Hunut, Jefry Takaria, menambahkan, persoalan di lapangan juga dipicu keberadaan terminal bayangan di kawasan Passo serta tumpang tindih trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).
Ia mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku segera mengevaluasi SK Gubernur, khususnya terkait trayek Hatu, Alang, dan Liliboy yang dinilai memperparah kepadatan di wilayah Passo.
“Sekarang saja sudah padat. Kalau tidak ditertibkan, masalah ini tidak akan selesai dan masyarakat yang dirugikan,” katanya.
Hingga kini, polemik trayek Hunut, Passo, dan Laha masih memanas. Namun Pemerintah Kota Ambon menegaskan, keputusan tidak akan berubah—SK 1881 tetap berlaku dan wajib dipatuhi semua pihak.(LM01)
