Ambon, LensoMerah.com – Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon menghentikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan pada Kamis (11/6/2026) menuai kritik dari masyarakat.
Penghentian pelayanan dilakukan karena seluruh jajaran Disdukcapil mengikuti kegiatan Amboina Color Fun Walk 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Ambon di Lapangan Merdeka.
Dalam pengumuman resmi yang beredar, Disdukcapil Kota Ambon menyampaikan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan ditiadakan selama satu hari dan akan kembali dibuka pada Jumat (12/6/2026).
Kebijakan tersebut langsung mendapat sorotan warga. Pasalnya, penghentian layanan dilakukan pada hari kerja, saat masyarakat masih membutuhkan berbagai pelayanan administrasi penting seperti pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya.
Salah satu kritik disampaikan warga melalui akun Facebook David Daspi. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan keputusan Disdukcapil yang menghentikan pelayanan publik demi mengikuti kegiatan seremonial pemerintah.
“Buat Pemerintah Ambon khususnya Capil, kenapa harus korbankan masyarakat demi kepentingan instansi terkait? Padahal ini masih hari kerja, kok bisa-bisanya tidak ada pelayanan publik seperti ini,” tulis David.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Ambon dan Disdukcapil untuk lebih mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
“Jangan kalian buat keputusan yang merugikan masyarakat seperti ini,” lanjutnya.
Keluhan serupa turut disampaikan sejumlah warga lainnya. Mereka mempertanyakan alasan seluruh pegawai harus dilibatkan dalam kegiatan tersebut hingga menyebabkan tidak adanya pelayanan di kantor Disdukcapil.
Menurut mereka, kegiatan pemerintah seharusnya tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. Apalagi administrasi kependudukan merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan berbagai urusan penting warga.
“Ini bukan hari libur. Setidaknya jangan semua pegawai ikut kegiatan. Kalau kantor kosong, masyarakat yang mau urus KTP, KK dan dokumen lainnya jadi dirugikan,” ujar seorang warga.
Hingga Kamis siang, unggahan yang mengkritik kebijakan tersebut mendapat respons luas dari warganet. Puluhan pengguna Facebook memberikan tanda suka, belasan komentar, serta beberapa kali dibagikan oleh pengguna lainnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Ambon dapat memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski terdapat agenda atau kegiatan pemerintahan lainnya. Sebab, pelayanan kepada warga merupakan fungsi utama yang seharusnya tetap menjadi prioritas pada hari kerja.(LM01)
