Ambon, LensoMerah.com – Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Waai, Derek Bakarbessy, akhirnya angkat bicara setelah Kantor Pemerintah Negeri Waai disegel oleh sekelompok warga yang menuntut dirinya mundur dari jabatan.
Derek menegaskan, aksi penyegelan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan telah mengakibatkan lumpuhnya pelayanan publik bagi masyarakat. Menyikapi kondisi itu, ia memutuskan menutup sementara aktivitas pelayanan pemerintahan hingga persoalan tersebut diselesaikan.
“Saya sudah menyampaikan secara resmi bahwa untuk sementara pelayanan tidak dilakukan sampai persoalan ini selesai. Hal ini juga sudah saya laporkan kepada pihak kecamatan dan kepolisian,” kata Derek di Ambon, Jumat (12/6).
Menurut Derek, tuntutan yang meminta dirinya mundur tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan seluruh proses pengangkatannya sebagai KPN Negeri Waai telah dilakukan sesuai ketentuan dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
“Saya memiliki legalitas yang sah. Jadi kalau ada yang mempertanyakan legitimasi saya, silakan lihat proses dan dokumen yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Derek juga mempertanyakan klaim kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Negeri Waai dalam aksi tersebut.
“Mereka bilang mewakili masyarakat. Masyarakat yang mana? Waai memiliki sekitar 9 ribu penduduk, sementara yang melakukan aksi hanya segelintir orang yang membawa-bawa nama masyarakat,” sentilnya.
Sementara itu, kuasa hukum Derek, Muhammad Kenny G. Lestaluhu, menegaskan pihaknya akan membawa kasus penyegelan kantor pemerintahan tersebut ke ranah hukum.
Menurut Kenny, aksi yang awalnya diberitahukan sebagai unjuk rasa justru berujung pada penyegelan kantor pemerintahan yang berdampak pada terhentinya pelayanan publik.
“Kami memandang penyegelan kantor pemerintahan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,” tegas Kenny.
Ia memastikan laporan resmi akan dilayangkan ke Polresta Ambon terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyegelan kantor, termasuk dugaan tindak pidana lain yang merugikan Kepala Pemerintahan Negeri Waai.
“Kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum agar ada kepastian hukum dan menjadi pelajaran bagi semua pihak,” ujarnya.
Tak hanya soal penyegelan kantor, pihak kuasa hukum juga berencana melaporkan dugaan fitnah terkait tudingan penyalahgunaan anggaran desa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi beberapa hari lalu.
“Hari ini kami akan membuat laporan resmi ke Polresta Ambon terkait penyegelan kantor pemerintahan dan berbagai dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam aksi tersebut, termasuk tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami,” tandas Kenny.(LM01)
