Ambon,LensoMerah.com-Kota Ambon terus mempercepat penetapan raja definitif di delapan negeri yang hingga kini masih dipimpin penjabat. Dari delapan negeri tersebut, Negeri Hative Besar ditargetkan menjadi yang pertama dilantik pada Agustus 2026.
Ketua Tim Percepatan Penetapan/Penyelesaian Raja Definitif Pemerintah Kota Ambon, Alex Hursepuny, mengatakan delapan negeri yang belum memiliki raja definitif yakni Tawiri, Rumah Tiga, Passo, Soya, Hatalai, Leihari, Silale, dan Hative Besar.
“Khusus Hative Besar, kalau semua proses berjalan sesuai tahapan, Agustus kita sudah lantik raja definitif,” kata Hursepuny kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (9/7).
Ia menegaskan, Pemkot tidak akan menunda pelantikan apabila suatu negeri telah menyelesaikan seluruh proses adat dan administrasi.
“Mau satu atau dua negeri saja yang sudah selesai, langsung kita lantik. Tidak perlu menunggu negeri lain. Raja definitif adalah kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Namun, bagi negeri yang masih menghadapi persoalan internal, Pemerintah Kota tidak akan memaksakan pelantikan. Selama konflik belum diselesaikan melalui mekanisme adat, jabatan kepala pemerintahan tetap dijalankan oleh penjabat raja.
Menurut Hursepuny, keberadaan penjabat hanya bersifat sementara dengan tugas utama memfasilitasi lahirnya raja definitif. Karena itu, masa jabatan mereka terus diperpanjang sampai proses tersebut selesai.
“Kalau belum ada raja definitif, pejabat tetap menjabat sampai raja definitif dilantik,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di tingkat negeri, Pemkot Ambon akan melibatkan ahli hukum adat, Prof. Mon Nirahua, sebagai tenaga ahli. Pendampingan tersebut diharapkan memberi pemahaman yang sama kepada Saniri Negeri dan mata rumah parentah mengenai mekanisme penetapan kepala pemerintah negeri sesuai hukum adat.
“Selama ini terlalu banyak alasan yang membuat proses berjalan lambat. Kita ingin ada pijakan hukum adat yang jelas sehingga semua memiliki pemahaman yang sama,” katanya.
Ia menjelaskan, hampir seluruh negeri sebenarnya telah memiliki Peraturan Negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan dan penetapan kepala pemerintah negeri definitif.
Meski demikian, Walikota Ambon meminta seluruh tahapan dijalankan secara hati-hati.
“Pak Walikota selalu mengingatkan, lebih baik sedikit terlambat tetapi prosesnya benar dan sesuai aturan, daripada dipaksakan lalu menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Hursepuny menegaskan Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang akan menjadi raja.
“Kalau Pemkot menunjuk si A atau si B, itu namanya intervensi dan tidak dibenarkan. Semua bergantung pada proses di Saniri Negeri dan mata rumah parentah,” tegasnya.
Menurutnya, apabila terjadi perbedaan kepentingan di tingkat negeri, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme adat.
Ia menambahkan, keberadaan raja definitif bukan sekadar keinginan masyarakat, melainkan kebutuhan agar pemerintahan negeri memiliki kepastian kepemimpinan sehingga pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan pelayanan sosial dapat berjalan lebih optimal.
Usai mengikuti kegiatan Apeksi, Tim Percepatan Raja Definitif akan kembali melakukan pendampingan secara maraton ke negeri-negeri yang belum memiliki raja definitif.
Hursepuny menjelaskan, cepat atau lambatnya pelantikan sepenuhnya bergantung pada proses di tingkat negeri. Saniri Negeri harus menyampaikan pemberitahuan kepada mata rumah parentah, dilanjutkan musyawarah penetapan calon, kemudian hasilnya dikembalikan kepada Saniri sebelum diteruskan kepada Pemerintah Kota.
“Pemkot hanya menindaklanjuti proses yang berlangsung di negeri. Kendala utama belum dilantiknya raja definitif berada pada tahapan yang dilakukan Saniri Negeri dan mata rumah parentah. Karena itu, keberhasilan percepatan sangat bergantung pada komitmen seluruh unsur adat di masing-masing negeri,” pungkasnya.(LM01)
