Ambon, LensoMerah.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bertajuk “Arika Deng Sensus Ekonomi 2026” di Amaris Hotel Ambon, Selasa (26/5).
Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, M.Si., Ph.D, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama Pemerintah Kota Ambon, jajaran OPD, serta para pelaku usaha.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Ambon atas kehadirannya bersama jajaran OPD serta seluruh pelaku usaha yang telah memberikan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Gaspersz.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta regulasi terkait pelaksanaan APBN dan kelembagaan BPS.
Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Kota Ambon.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan sensus, sekaligus mendorong partisipasi aktif pelaku usaha serta memperkuat koordinasi lintas sektor,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Ambon, pelaku usaha besar dan menengah, serta jajaran BPS Provinsi Maluku dan BPS Kota Ambon.
Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Bodewin, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997.
“Hasil sensus ekonomi akan menghasilkan data akurat yang menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jika datanya keliru, maka kebijakan dan intervensi pemerintah juga berpotensi salah arah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon tahun 2025, sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,98 persen.
Selain perdagangan, sektor jasa keuangan, asuransi, industri pengolahan, jasa, dan pariwisata turut menjadi penopang utama struktur ekonomi Kota Ambon.
Bodewin menilai, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting karena akan memotret perkembangan ekonomi terbaru, termasuk pertumbuhan industri digital yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir.
“Sekarang ada profesi baru seperti influencer, youtuber, hingga konten kreator yang memberikan kontribusi ekonomi cukup signifikan. Ini harus masuk dalam pendataan karena menjadi bagian dari perkembangan ekonomi saat ini,” ujarnya.
Selain memotret sektor usaha, sensus juga akan menghimpun data sosial keluarga, termasuk kondisi perumahan dan kepemilikan aset, sebagai dasar penyusunan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Wali Kota turut menyoroti persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat.
“Orang yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara yang tidak layak malah menerima. Karena itu, data yang benar menjadi kunci keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Ia memastikan, seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Kepada para pelaku usaha, Bodewin meminta dukungan untuk memberikan data yang valid, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Pemerintah Kota Ambon berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung investasi. Karena itu, pelaku usaha juga diharapkan mendukung program pemerintah melalui penyampaian data yang benar,” tandasnya.
Pemkot Ambon, lanjutnya, juga akan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai bentuk sosialisasi, mulai dari surat edaran, video dukungan, kampanye media sosial, hingga koordinasi dengan pemerintah desa, negeri, dan kelurahan.
“Data yang baik adalah harta karun bagi pemerintah. Dari data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun Kota Ambon yang lebih baik,” pungkasnya.(LM01)
