Ambon,LensoMerah.com- Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengingatkan agar evaluasi kelembagaan perangkat daerah tidak menjadi pintu masuk untuk memperbanyak jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Ia menegaskan, penataan birokrasi harus bertumpu pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan mengisi posisi.
Peringatan itu disampaikan Bodewin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026 di Ballroom Manise Hotel Ambon, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Bodewin, struktur birokrasi yang efektif bukanlah struktur yang gemuk, melainkan organisasi yang ramping dengan fungsi dan kewenangan yang jelas. Karena itu, setiap usulan perubahan kelembagaan harus didukung analisis kebutuhan, beban kerja, karakteristik daerah, serta kajian akademis.
“Yang kita butuhkan adalah struktur organisasi yang tepat, efektif, efisien, dan yang terpenting sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah,” kata Bodewin.
Ia mengingatkan bahwa evaluasi kelembagaan tidak boleh dipahami sebatas upaya menambah atau menghapus struktur organisasi. Tujuan utamanya ialah memastikan seluruh perangkat daerah mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Dalam teori pemerintahan, yang terpenting adalah struktur organisasi itu tidak terlalu gemuk. Dia ramping. Ada bahasa ‘miskin struktur, kaya fungsi’,” ujarnya.
Bodewin bahkan menyindir kemungkinan evaluasi kelembagaan dimanfaatkan untuk mengakomodasi pejabat yang belum memperoleh jabatan.
“Penataan kelembagaan bukan tujuan untuk memperbanyak atau menghilangkan struktur. Intinya untuk mencapai tujuan organisasi. Jangan sampai ada satu yang belum dapat jabatan, lalu mulai cari-cari jabatan baru untuk katong isi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bodewin menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai membutuhkan evaluasi berdasarkan karakteristik dan beban kerjanya.
Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut dia, risiko bencana yang dihadapi Kota Ambon menuntut kelembagaan BPBD yang lebih kuat agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Ia mengusulkan penguatan posisi pimpinan BPBD, dari kepala pelaksana menjadi kepala badan.
“BPBD itu sudah mestinya kepalanya jangan kalak lagi. Itu sudah mesti kepala badan. Kita butuh penguatan organisasi kelembagaan dari BPBD supaya dia semakin kuat,” katanya.
Perhatian berikutnya diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP). Bodewin menilai cakupan pekerjaan dinas tersebut cukup luas karena tidak hanya mengurus sampah, tetapi juga operasional armada, pengolahan lingkungan, limbah, taman, hingga sejumlah urusan perizinan lingkungan.
“Kalau kita lihat, sampah saja di DLHP ini sudah penumpukan. Mengatur operasional armada, mengatur masyarakatnya, mengatur pengolahannya, belum lagi soal limbah dan taman,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan taman sebagai bagian dari penataan wajah kota. Menurut Bodewin, pembangunan Ambon tidak cukup hanya ditandai dengan pertumbuhan gedung, tetapi juga harus diimbangi ruang publik yang nyaman.
“Kita ingin supaya Ambon tidak saja tumbuh menjadi ibu kota yang ada gedung-gedung tinggi, tapi ada taman-taman yang baik supaya katong menikmati,” katanya.
Selain BPBD dan DLHP, Bodewin menyinggung DP3AMD yang menangani beragam urusan, mulai dari perlindungan perempuan dan anak hingga pemberdayaan masyarakat desa serta pengawasan program dan dana desa.
Bodewin meminta pembagian tugas dan kewenangan antar-OPD diperjelas dalam proses evaluasi. Ia tidak ingin struktur yang tidak tepat justru memicu tumpang tindih pekerjaan dan persaingan kewenangan di internal pemerintahan.
“Yang paling penting jangan tumpang tindih. Kalau sampai tumpang tindih, mulai muncul ego-ego sektoral yang bisa menghancurkan kerja-kerja bersama sebagai satu kesatuan jajaran pemerintah kota,” ujarnya.
FGD tersebut membahas sejumlah kemungkinan perubahan kelembagaan, antara lain penyesuaian tipe OPD, perubahan nomenklatur sesuai kebijakan pemerintah pusat, perluasan bidang, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).
Namun, Bodewin meminta seluruh usulan perubahan disertai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keinginan pimpinan OPD, kata dia, tidak cukup menjadi dasar untuk mengubah struktur organisasi.
“Kalau ada kajian akademis, mudah untuk kita memahami dasar pikirnya, latar belakangnya, kemudian sampai dengan urgensi dari usulan itu,” tuturnya.
Ia berharap evaluasi kelembagaan menghasilkan birokrasi yang lebih efisien, tidak tumpang tindih, dan mampu mendukung target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon.
“Tujuan kita hanya di sini untuk membangun Kota Ambon seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah, tapi juga ukuran kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,” katanya.
Di luar persoalan kelembagaan, Bodewin turut mengungkap dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap aktivitas pemerintahan dan perekonomian Kota Ambon.
Efisiensi anggaran membuat pemerintah kota mengurangi berbagai kegiatan. Sejumlah agenda yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah kini digabungkan dengan apel pagi, termasuk penyerahan bantuan dan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
“Kita sudah kena pemotongan TKD. Kegiatan-kegiatan Pemkot ini banyak dilakukan di apel pagi. Kegiatan apa pun itu, baik penyerahan bantuan maupun MoU, semuanya di apel pagi,” kata Bodewin.
Menurut dia, pengurangan kegiatan pemerintah juga berdampak pada sektor perhotelan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan pemerintah yang sebelumnya menjadi salah satu sumber aktivitas hotel kini semakin jarang dilakukan.
“Kita disuruh menghindari pengeluaran. Pemkot tidak banyak belanja. Kegiatan seperti FGD di hotel-hotel juga hampir tidak ada. Dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Bodewin mengaku menerima keluhan dari pengelola hotel yang merasakan berkurangnya kegiatan pemerintah.
“Banyak hotel yang mengeluh, kapan kegiatan di hotel-hotel kami. Karena kegiatan Pemkot ini minim sekali. Bahkan dalam satu tahun, hanya beberapa kali saja kegiatan di hotel,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan penerapan kebijakan efisiensi yang dinilainya lebih terasa di daerah, sementara kegiatan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat masih berlangsung rutin.
“Di daerah ini jarang kegiatan, sementara kegiatan di pusat hampir setiap saat terjadi. Bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi kementerian yang lain. Dari daerah disuruh efisiensi, sementara di pusat kegiatan terus-menerus,” kata Bodewin.
Ia menyebut Pemkot Ambon hampir setiap pekan menerima undangan kegiatan yang mengharuskan perwakilan pemerintah daerah melakukan perjalanan ke Jakarta.
Menurut Bodewin, kegiatan pemerintah pusat semestinya lebih banyak dilaksanakan di daerah. Selain berpotensi mengurangi biaya perjalanan, langkah itu dapat memberikan dampak ekonomi bagi hotel dan pelaku UMKM setempat.
“Kita berharap sebenarnya kegiatan-kegiatan pusat itu dibuat di daerah agar hotel dan UMKM dapat berkembang,” ujarnya.
Bodewin berharap adanya relaksasi kebijakan anggaran pada tahun mendatang dapat membuka ruang bagi peningkatan aktivitas pemerintahan yang turut menggerakkan perekonomian lokal.
Bagi dia, efisiensi anggaran tetap penting. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas usaha dan perputaran ekonomi di daerah.(LM01)
