Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan keterbatasan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan.
Melalui program nikah massal dan isbat nikah, Pemkot Ambon memberikan fasilitas bagi pasangan yang telah hidup bersama namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang selama ini belum memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinannya.
Hal itu disampaikan Bodewin kepada LensoMerah.com di Hotel Santika Premiere Ambon, Selasa (11/8/2026).
“Nikah massal ini tanda kehadiran Pemerintah Kota. Ada masyarakat yang sudah hidup bersama, tetapi mungkin karena keterbatasan biaya atau ketidaktahuan terhadap aturan, mereka tidak mengurus secara resmi pengakuan dari pemerintah,” kata Bodewin.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh pengakuan negara atas status perkawinan mereka. Kepastian administrasi tersebut tidak hanya penting bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan.
Khusus masyarakat beragama Islam, proses legalisasi perkawinan dilakukan melalui sidang isbat nikah. Setelah perkawinan disahkan, pasangan dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara terintegrasi.
“Di situ nanti terintegrasi semua. Dapat buku nikah. Yang sudah punya anak dapat akta kelahiran, KK, Kartu Identitas Anak, KTP dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinan secara resmi, Pemkot Ambon juga memberikan fasilitas agar perkawinan mereka dapat diproses dan memperoleh pengakuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bodewin menegaskan program nikah massal bukan merupakan kegiatan baru. Pemkot Ambon telah beberapa kali memfasilitasi pasangan yang sudah lama hidup bersama namun belum memiliki dokumen perkawinan resmi.
“Ini sudah dilakukan dan bukan baru dilakukan, tetapi sudah beberapa kali. Mereka yang sudah hidup bersama tetapi belum menikah secara resmi, kita fasilitasi,” ujarnya.
Bahkan, bagi masyarakat yang terkendala biaya, Pemkot Ambon memastikan proses tersebut dapat difasilitasi secara gratis.
“Kalau tidak ada uang, kita fasilitasi supaya gratis,” tegas Bodewin.
Ia mengajak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut.
Menurut Bodewin, semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan diri, semakin baik karena pemerintah dapat memastikan status perkawinan sekaligus administrasi kependudukan mereka tercatat secara resmi.
“Semakin banyak pendaftaran semakin baik. Supaya mereka tercatat sebagai warga Kota Ambon yang sah secara kependudukan,” pungkasnya.(LM01)
