Ambon,LensoMerah.com- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah keras isu yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan sejumlah ketua partai politik. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebut namanya dalam isu tersebut.
Tak hanya membantah, Bahlil juga mengaku menjadi salah satu pihak yang mengalami penyadapan. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap kepala negara, sejumlah pejabat, hingga masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada wartawan seusai pelantikan Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Terkait dugaan penyadapan, Bahlil meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan formal. Menurut dia, seluruh fakta harus diungkap secara transparan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang pertama, menyangkut dengan proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pejabat yang lain maupun orang di masyarakat, kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas, transparan, agar lebih terang-benderang. Yang kedua, adalah terkait dengan karena saya juga termasuk yang disadap,” kata Bahlil.
Di tengah isu tersebut, nama Bahlil juga dikaitkan dengan kabar pertemuan sejumlah ketua partai politik yang disebut berlangsung beberapa jam sebelumnya.
Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa saja ketua partai yang dimaksud. Namun, setelah membaca informasi yang beredar saat turun dari pesawat, ia mendapati namanya ikut disebut dalam isu tersebut.
Ia pun membantah tegas keterlibatannya dalam pertemuan yang dimaksud dan meminta aparat penegak hukum menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
“Saya katakan bahwa itu sama sekali tidak benar dan saya meminta agar jangan salah bicara. Saya minta polisi, aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas,” tegasnya.
Bahlil bahkan menyatakan akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang telah menyebut namanya. Ia memberikan tenggat waktu tertentu untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum membawa perkara itu ke ranah hukum.
“Dan kepada beberapa orang yang telah ngomong yang sudah menyebut nama saya, saya akan memberikan somasi dengan waktu yang tertentu, karena kalau tidak saya akan melakukan proses hukum,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus tetap disertai tanggung jawab dan etika. Ia mengingatkan agar setiap pihak tidak sembarangan menyampaikan informasi yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada fitnah.
“Karena kita demokrasi itu penting, tapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua hal ngomong yang tidak benar, yang bisa mengarah kepada fitnah, itu enggak bagus. Kita mau saling menghargai,” katanya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan tidak keberatan apabila informasi yang beredar memang benar dan dapat dibuktikan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengungkap persoalan tersebut.
“Silakan kalau benar, enggak apa-apa, karena itu kita minta nanti polisi yang akan mengecek untuk melakukan pengusutan sampai dengan tuntas, ya,” pungkasnya.
