Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan audit khusus untuk menelusuri dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Hasil audit nantinya akan diserahkan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.
Juru Bicara Pemkot Ambon yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, mengatakan audit khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitaan media mengenai dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat bodong serta konferensi pers yang sebelumnya digelar wali kota.
“Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menelusuri persoalan penerbitan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah,” kata Ronald kepada wartawan di Ambon, Senin (26/10/2026).
Ronald menjelaskan, Wali Kota Ambon telah menerbitkan Surat Nomor 800.1/4728/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 tentang audit khusus. Surat itu diterbitkan untuk menindaklanjuti pemberitaan pada 15 Oktober 2026 terkait dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat bodong di lingkungan Pemkot Ambon.
Pemkot Ambon juga menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar Nomor 078/B.KP.06.01/SD/KR.IV/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. Surat tersebut berisi jawaban atas permohonan pemeriksaan SK kenaikan pangkat.
Sebagai tindak lanjut, Inspektur Kota Ambon menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/95-Inspekot tertanggal 16 Oktober 2026 untuk membentuk tim audit khusus.
“Sebagai tindak lanjut, Inspektur Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim audit khusus,” ujarnya.
Tim tersebut diberi waktu selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, untuk melakukan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut.
Ronald mengatakan, laporan hasil audit nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkot Ambon berharap audit khusus tersebut dapat mengungkap persoalan dugaan penerbitan SK kenaikan pangkat bodong secara jelas dan memastikan penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemkot Ambon juga perlu memastikan setiap keputusan administrasi kepegawaian diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga tertib administrasi serta integritas pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Ambon,” tandas Ronald.(LM01)
