Ambon,LensoMerah.com– Pemerintah Kota Ambon menyatakan kesiapan penuh dalam penerapan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang akan segera diluncurkan pemerintah pusat. Sebanyak 650 agen telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di Kota Ambon.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, kepada Wartawan usai kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Kamari Hotel, Ambon, Senin (22/6).
Menurut Wendy, Kota Ambon menjadi salah satu dari 144 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah pelaksana program digitalisasi bansos.
“Launching tinggal menunggu peluncuran dari pemerintah pusat. Kota Ambon masuk dalam 144 kabupaten/kota dan sebanyak 650 agen sudah siap mendukung pelaksanaan program ini,” ujar Wendy.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan, petugas akan turun langsung ke lapangan selama dua minggu untuk melakukan pendampingan dan verifikasi data masyarakat calon penerima bantuan.
Dalam sistem baru tersebut, masyarakat yang masuk kategori kurang mampu wajib melakukan verifikasi melalui pemerintah desa, negeri maupun kelurahan. Proses verifikasi dilakukan menggunakan teknologi biometrik wajah yang langsung terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berbagai data pendukung lainnya.
“Sistem ini terhubung dengan data kependudukan, penghasilan, kepemilikan rekening bank, penggunaan listrik hingga data ekonomi lainnya. Jadi verifikasi dilakukan secara digital dan lebih akurat,” jelasnya.
Wendy menambahkan, sistem tersebut dirancang untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kita berharap bantuan diberikan tepat sasaran. Yang memang berhak akan menerima, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria tentu tidak akan mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan , Ali Salampessy, menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bantuan sosial kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“DTSEN merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang menjadi rujukan seluruh kementerian dan lembaga dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, data DTSEN berasal dari usulan yang dihimpun oleh pemerintah desa dan kelurahan. Data tersebut kemudian direkap oleh pemerintah daerah dan diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
“Proses pengusulan data kemiskinan dimulai dari desa dan kelurahan. Setelah direkap pemerintah kota, data tersebut dikirim ke Kementerian Sosial sebagai bahan pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan menentukan status kemiskinan dan kelayakan penerima bantuan sosial berada pada Badan Pusat Statistik (BPS), bukan pada pendamping sosial maupun pendamping PKH.
“Pendamping PKH dan pekerja sosial tidak memiliki otoritas menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Penetapan dilakukan berdasarkan data yang dikelola dan diverifikasi oleh BPS sesuai indikator kemiskinan yang berlaku,” tegas Made.
Dengan penerapan sistem digital dan penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya basis data nasional, Pemerintah Kota Ambon berharap penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.(LM01)
