Ambon,LensoMerah.com-Bodewin Wattimena menyampaikan Pemerintah Kota Ambon resmi menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial nasional. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Pemerintah Kota Ambon, dan Bank Indonesia. Bimtek berlangsung pada 11–12 Mei 2026 sebagai bagian dari transformasi sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
Dalam sambutannya, Wattimena mengaku bersyukur karena Ambon dipercaya menjadi salah satu kota piloting digitalisasi bansos di tengah berbagai keterbatasan daerah.
“Hari ini kita berkumpul untuk memberikan penguatan kepada saudara-saudara sekalian sebagai agen yang dibentuk di Kota Ambon. Kita bersyukur karena Ambon diberikan kesempatan bersama kota-kota lain menjadi daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PANRB, yang terus mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sistem penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, bantuan sosial selama ini masih menjadi keluhan masyarakat karena dinilai belum tepat sasaran.
“Dalam setiap kegiatan masyarakat selalu menyampaikan keluhan soal bansos. Ada yang mengaku belum pernah menerima bantuan, sementara tetangganya terus menerima meski dianggap sudah mampu,” katanya.
Wattimena menilai persoalan utama terletak pada mekanisme pendataan hingga penetapan penerima bansos yang masih membuka ruang subjektivitas aparat di lapangan, mulai dari RT/RW, pemerintah desa, kecamatan hingga dinas sosial.
Karena itu, pemerintah kini menempuh strategi baru melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan para agen yang mengikuti pelatihan akan menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut. Sebagian besar agen berasal dari kalangan ASN dan CPNS yang dinilai lebih mudah memahami sistem digital.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti proses ini dengan baik agar pada tahap implementasi nanti tidak menjadi masalah di Kota Ambon,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wattimena juga memaparkan kondisi kependudukan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Ambon. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon mencapai 363.212 jiwa.
Sementara jumlah warga wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa dan sekitar 253.069 jiwa atau 95,32 persen telah melakukan perekaman e-KTP. Namun, pengguna IKD baru mencapai 40.867 orang atau sekitar 15,39 persen dari total wajib KTP.
Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan masih menjadi tantangan meski pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dan program jemput bola ke sekolah maupun kampus.
Ia menambahkan, dari total 650 agen yang disiapkan dalam program digitalisasi bansos, sebanyak 586 orang telah melakukan aktivasi IKD, sementara 64 agen lainnya masih dalam proses aktivasi.
“Mudah-mudahan Kota Ambon dalam aspek penyaluran bansos bisa benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan program digitalisasi bansos mulai diterapkan sejak 2025 di Banyuwangi dan dinilai berhasil sehingga kini diperluas ke sejumlah daerah termasuk Ambon.
Menurutnya, tahapan awal pasca-bimtek adalah registrasi digital warga penerima bantuan sosial oleh agen pendamping. Sistem tersebut menggantikan metode manual yang selama ini menggunakan dokumen fisik seperti fotokopi KTP.
“Ke depan registrasi tidak lagi dilakukan secara manual. Agen hanya membutuhkan NIK dan biometrik wajah warga untuk proses pendaftaran bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh agen wajib mengaktifkan IKD sebelum melakukan pendataan masyarakat menggunakan sistem digital yang telah disiapkan pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan regulasi penyaluran bansos secara non-tunai melalui rekening penerima manfaat agar proses distribusi lebih transparan dan tepat sasaran.
“Bagi warga lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan, rekening dapat menggunakan anggota keluarga yang ditunjuk,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Cahyono menyampaikan bahwa pada akhir Mei mendatang akan dilaksanakan pertemuan virtual bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama seluruh daerah melalui video conference.
Selain itu, pada awal Juni mendatang sejumlah daerah dijadwalkan akan dikunjungi oleh Prabowo Subianto untuk melihat langsung perkembangan implementasi digitalisasi bantuan sosial di daerah.(LM01)
