Ambon,LensoMerah.com-Alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 untuk 30 desa dan negeri di Kota Ambon mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini berpotensi menghambat laju pembangunan desa serta menekan kemampuan pemerintah desa dan negeri dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jocob Silanno, mengungkapkan bahwa berdasarkan pagu anggaran yang diterima pemerintah daerah, total alokasi DD dan ADD pada Tahun Anggaran 2026 turun cukup tajam dibandingkan Tahun Anggaran 2025.
“DD dan ADD sesuai daftar yang kami terima mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Selanno kepada media di Ambon, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2023, alokasi ADD tercatat sebesar Rp67.589.651.800, sementara Dana Desa sebesar Rp30.480.085.000. Dengan demikian, total anggaran DD dan ADD pada tahun tersebut mencapai Rp98.069.736.800.
Anggaran tersebut meningkat pada Tahun Anggaran 2024. Pada tahun itu, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp31.238.989.000 dan ADD Rp72.077.802.262, sehingga total anggaran mencapai Rp103.316.791.263.
Peningkatan kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2025 dengan total alokasi sebesar Rp106.908.499.310, yang terdiri dari Dana Desa Rp33.818.029.000 dan ADD Rp73.090.479.310.
Namun, pada Tahun Anggaran 2026, total alokasi DD dan ADD justru mengalami penurunan drastis menjadi Rp91.060.911.900. Rinciannya, Dana Desa sebesar Rp29.283.492.000 dan ADD Rp61.777.419.900.
“Penurunan ini bahkan lebih rendah dibandingkan total anggaran Tahun 2023,” tegas Silanno.
Penurunan alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada keberlanjutan program pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan pelayanan dasar seperti infrastruktur skala kecil, kesehatan lingkungan, dan dukungan sosial di tingkat desa dan negeri.
Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang responsif dari pemerintah daerah, baik melalui penyesuaian skala prioritas pembangunan, penguatan pendampingan desa, maupun optimalisasi sumber pendanaan alternatif, agar desa dan negeri tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.(LM01)
