Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa proses perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) saat ini berjalan lebih ketat dan terstruktur menyusul penyegaran sistem yang dilakukan pemerintah pusat sejak November 2025. Pengetatan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan dan tata ruang.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, Febby Maail, S.Pi., MT, saat diwawancarai di Ruang Kerjanya, Senin (26/1/2026).
“Sekarang mekanismenya jauh lebih ketat. Sistem OSS yang direfresh benar-benar menerapkan SOP yang tegas. Contohnya, seluruh permohonan perizinan wajib memiliki pernyataan pengelolaan lingkungan,” jelas Febby.
Ia menerangkan, sebelum pembaruan sistem, pemohon cukup mencentang kolom pernyataan di aplikasi OSS sebagai bentuk kesanggupan mengelola lingkungan. Namun saat ini, OSS mewajibkan unggahan dokumen pernyataan pengelolaan lingkungan secara tertulis sebagai bukti komitmen.
“Kalau dulu cukup centang di aplikasi, sekarang tidak bisa lagi. Pemohon harus membuat pernyataan tertulis dan mengunggah dokumennya. Kami di DPMPTSP membantu dengan menyiapkan format formulir pernyataan, supaya pelaku usaha tidak bingung,” ungkapnya.
Febby menegaskan bahwa kendala perizinan yang terjadi bukan disebabkan oleh gangguan aplikasi OSS. Menurutnya, izin belum dapat terbit apabila masih memerlukan persetujuan kementerian terkait, khususnya untuk usaha yang berlokasi di luar peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Bukan karena aplikasinya bermasalah. Kalau lokasi usaha berada di luar rencana tata ruang yang diperuntukkan, maka harus ada verifikasi dan persetujuan akhir dari Kementerian ATR/BPN. Itu kewenangan pusat,” tegasnya.
Meski demikian, DPMPTSP Kota Ambon memastikan tetap membuka ruang pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan.
“Kami persilakan datang ke klinik perizinan. Kami siap membantu pengisian, penjelasan, sampai kelengkapan dokumen. Tapi kalau soal lokasi di luar RTRW, tetap harus menunggu persetujuan kementerian,” jelas Febby.
Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami perubahan sistem ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perizinan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kegiatan usaha tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tata ruang.(LM01)
