Ambon,LensoMerah.com – Raja Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Ali Halata, membantah tudingan dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp3,7 miliar yang disuarakan Gerakan Aliansi Pemuda Maluku (GAPM) Peduli Adat.
Ali mengklaim persoalan hukum terkait kedudukannya sebagai Raja Negeri Batu Merah telah melalui seluruh tahapan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi hingga peninjauan kembali (PK). Dia menyebut seluruh proses tersebut dimenangkannya.
“Proses Raja di Negeri Batu Merah itu berjalan melalui proses hukum, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi hingga PK. Semuanya sudah selesai dan dimenangkan oleh saya sendiri sebagai Raja Negeri Batu Merah,” kata Ali kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Jumat (16/10/2026) sore.
Pernyataan itu disampaikan Ali menyusul aksi demonstrasi GAPM Peduli Adat pada Kamis (15/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan dokumen dan persoalan KUR yang disebut mencapai Rp3,7 miliar.
Massa juga meminta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, membekukan surat keputusan (SK) pengangkatan Ali sebagai Raja Negeri Batu Merah.
Menanggapi tudingan pemalsuan dokumen, Ali menyatakan dokumen yang dipersoalkan telah diuji melalui proses persidangan hingga tahap PK. Dia meminta pihak-pihak yang mempersoalkan hal tersebut merujuk pada proses hukum yang telah berjalan.
Terkait persoalan KUR, Ali mengaku telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, dia menegaskan kredit macet yang disoroti demonstran merupakan persoalan antara pihak perbankan dan nasabah penerima kredit.
“Dana KUR itu BRI. Kredit macet dilakukan oleh pelanggan-pelanggan BRI. Sementara SKU yang dikeluarkan pemerintah negeri kepada UMKM-UMKM sudah selesai. Persoalan itu juga sudah selesai di Kejaksaan Tinggi,” ujarnya.
Ali menjelaskan, Pemerintah Negeri Batu Merah menerbitkan surat keterangan usaha (SKU) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, persoalan terkait penerbitan SKU tersebut telah ditangani Kejaksaan Tinggi.
Meski begitu, klaim mengenai penyelesaian persoalan KUR dan penerbitan SKU tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak Kejaksaan Tinggi maupun BRI untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Selain persoalan dokumen dan KUR, Ali turut menanggapi sorotan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Batu Merah.
Dia menyatakan penggunaan anggaran pemerintah negeri harus dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada dinas terkait. Menurutnya, pencairan anggaran dilakukan setelah kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban dipenuhi.
“ADD dan DD ini setiap bulan harus kita pertanggungjawabkan ke dinas. Setelah pertanggungjawaban itu, baru ADD dikeluarkan untuk bulan berjalan,” jelasnya.
Ali mempersilakan masyarakat atau pihak yang mencurigai adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran tersebut untuk melapor kepada Inspektorat maupun dinas terkait.
“Silakan kalau mereka merasa keberatan terkait ADD dan DD, langsung saja ke Inspektorat atau ke dinas untuk menanyakan apakah ada temuan atau tidak,” tegasnya.
Dia menambahkan, pengelolaan anggaran pemerintah negeri memiliki mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Karena itu, Ali meminta setiap tudingan disampaikan melalui jalur resmi agar dapat diperiksa berdasarkan fakta.
Sebelumnya, GAPM Peduli Adat menggelar aksi demonstrasi di sejumlah lokasi di Kota Ambon pada Kamis (15/10/2026). Massa mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen dan mengusut persoalan KUR yang mereka soroti.(LM01)
