AMBON, LensoMerah.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan Majelis Latupati Maluku harus mengambil peran strategis dalam menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Saadiah saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) IV Majelis Latupati Maluku yang berlangsung di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Mubes IV mengusung tema “Memperkokoh Persatuan Pela Gandong, Menguatkan Adat Maluku yang Damai, Bermartabat, dan Sejahtera.”
Saadiah berharap seluruh rangkaian musyawarah berjalan baik, termasuk proses penentuan pimpinan tertinggi Majelis Latupati Maluku. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada forum musyawarah dan meminta seluruh pihak menghormati hasil yang ditetapkan bersama.
“Siapa pun yang menjadi pimpinan tertinggi Latupati, kita serahkan kepada forum hari ini. Yang terpenting, Maluku sebagai negeri adat dan tanah raja-raja harus menjunjung tinggi moralitas, sportivitas, kebersamaan, persatuan, dan kohesi sosial,” tegas Saadiah.
Menurut dia, Mubes IV bukan sekadar forum memilih pemimpin, melainkan juga menjadi ruang pembuktian kedewasaan masyarakat adat dalam menyikapi perbedaan pandangan dan menerima keputusan bersama.
Ia menilai, proses musyawarah harus mencerminkan nilai-nilai budaya Maluku yang mengedepankan kebersamaan. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan, tetapi harus menjadi dasar untuk melahirkan kesepakatan demi kepentingan bersama.
Saadiah mengatakan, Majelis Latupati memiliki kedudukan penting sebagai simbol identitas kultural masyarakat Maluku. Karena itu, lembaga adat tersebut diharapkan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga berperan dalam merawat keberagaman serta memperkuat integrasi sosial.
Ia menyoroti persoalan konflik antardesa dan antarnegeri yang masih menjadi pekerjaan rumah di Maluku. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Masyarakat membutuhkan ruang hidup yang lebih aman dan nyaman, agar bisa maju, sejahtera, dan makmur di atas tanah Maluku yang kaya,” ujarnya.
Saadiah berharap Majelis Latupati dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antarnegeri, mendorong penyelesaian persoalan secara damai, serta mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik sosial.
Lebih lanjut, ia mendorong Mubes IV menjadi forum pertukaran gagasan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat adat dari lintas kabupaten dan negeri di Maluku.
Menurut Saadiah, tradisi berdiskusi dan bertukar pikiran merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Maluku yang harus terus dipertahankan, terutama dalam merumuskan langkah untuk menghadapi tantangan sosial dan pembangunan daerah.
“Dari gagasan-gagasan yang beragam, lintas kabupaten dan lintas negeri di Maluku yang majemuk ini, kita berharap lahir ruang untuk berdiskusi dan mencari solusi bagi kemajuan negeri,” katanya.
Ia menegaskan, perbedaan ide dan pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, dengan tetap menempatkan persatuan serta masa depan generasi mendatang sebagai kepentingan utama.
Saadiah berharap hasil Mubes IV tidak berhenti pada penetapan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan gagasan dan langkah nyata untuk memperkuat persaudaraan Pela Gandong, menjaga keharmonisan antarnegeri, serta mewujudkan Maluku yang damai, bermartabat, dan sejahtera.(LM01)
