Ambon,LensoMerah.com -Proses pengusulan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Ambon dilakukan melalui dua skema pembiayaan, yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Sosial, serta PBPU Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) yang dibiayai oleh APBD Kota Ambon melalui dana pajak rokok.
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, menjelaskan bahwa khusus untuk skema PBI JK, calon penerima wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dan berada pada desil 1 hingga desil 5, yang merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Untuk PBI JK, masyarakat tidak bisa langsung aktif. Prosesnya dimulai dari penginputan data oleh operator desa, kemudian menunggu proses validasi dan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tahapan ini memang membutuhkan waktu,” ujar Wendy Pelupessy saat diwawancarai , Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, setelah data diverifikasi oleh BPS, selanjutnya dilakukan pendesilan, yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam desil 1 sampai desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dari hasil pendesilan tersebut, hanya masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 yang berhak menerima jaminan kesehatan yang dibiayai APBN melalui Kementerian Sosial.
“Sementara masyarakat yang berada pada desil 6 sampai desil 10 tidak masuk dalam kriteria penerima PBI JK,” tegasnya.
Selain pembiayaan dari pemerintah pusat, Wendy menyebutkan bahwa terdapat pula skema pembiayaan melalui APBD Kota Ambon, yakni PBPU Pemda, yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Ambon.
“Untuk pembiayaan dari APBD, khususnya yang bersumber dari dana pajak rokok, masyarakat perlu berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan, karena mekanismenya berada di sana,” jelas Wendy.
Dalam proses pengusulan, masyarakat juga diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai indikator awal kondisi ekonomi. Namun, pengusulan hanya dapat dilakukan apabila kuota BPJS pada bulan berjalan masih tersedia.
“Kuota BPJS itu bersifat dinamis. Setiap bulan ada jumlah tertentu. Kuota bisa tersedia kembali jika ada peserta yang meninggal dunia atau statusnya berubah menjadi mampu,” ungkapnya.
Untuk skema PBPU Pemda, Wendy menambahkan bahwa setelah kuota tersedia dan pengusulan disetujui, kartu BPJS Kesehatan umumnya akan aktif dalam waktu sekitar satu bulan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar menyiapkan dokumen pendukung lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), dengan ketentuan bahwa pemohon masih tercantum dalam satu keluarga yang sama.
Melalui penjelasan ini, Dinas Sosial Kota Ambon berharap masyarakat dapat memahami alur dan tahapan pengusulan BPJS Kesehatan, serta aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, agar proses pengusulan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(LM01)
