Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon menindaklanjuti persoalan pemerintahan di Negeri Leahari dan Negeri Hatalai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan negeri tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon, Henri Toisutta, menyampaikan hal tersebut kepada Wartawan Senin, (12/10)
Henri mengatakan, penyelesaian persoalan pemerintahan negeri membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setiap langkah, menurut dia, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan Negeri Leahari menjadi salah satu hal yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Pemerintah Kota Ambon berupaya mencari jalan keluar melalui koordinasi dengan unsur terkait agar penyelenggaraan pemerintahan di negeri tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, Pemkot Ambon juga menindaklanjuti persoalan pemerintahan Negeri Hatalai. Dalam proses tersebut, surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan disebut telah tersedia.
Namun, ketersediaan dokumen administrasi itu perlu diikuti tahapan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah harus memastikan setiap proses berjalan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang mengatur pemerintahan negeri.
Penanganan kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon menjaga kepastian administrasi pemerintahan di tingkat negeri. Koordinasi diperlukan agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut dan tidak menghambat pelayanan publik.
Dirinya berharap persoalan di Negeri Leahari dan Negeri Hatalai dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat.
Penyelesaian yang jelas dan sesuai aturan diharapkan memberi kepastian bagi penyelenggaraan pemerintahan negeri sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada warga.(S-30)
