Ambon,LensoMerah.com — Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Upulatu Nikijuluw, meminta Pemerintah Kota Ambon tidak ragu menutup kembali operasional Mie Gacoan jika⁷ persoalan limbah dan bau masih ditemukan setelah usaha tersebut kembali dibuka.
Upulatu menegaskan, investasi tetap harus berjalan sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kalau sampai hari ini atau besok masih ada bau yang diakibatkan oleh limbah yang dibuang ke media lingkungan, itu wajib ditutup kembali. Tidak ada kompromi,” tegas Upulatu saat ditemui di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (21/9/2026).
Dia mengatakan pemerintah dan DPRD tidak pernah menolak investor yang ingin berusaha di Kota Ambon. Namun, investor wajib memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pada prinsipnya pemerintah bahkan DPRD tidak pernah menolak para investor yang ingin melakukan aktivitas investasinya di daerah mana saja, termasuk Kota Ambon. Tetapi ada ketentuan yang tidak bisa dihindari oleh para investor,” ujarnya.
Upulatu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut Upulatu, salah satu kewajiban yang harus diperhatikan pelaku usaha adalah pengolahan air limbah. Ia menilai ketentuan terkait IPAL harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha berjalan.
“Setiap usaha yang dilakukan harus dipenuhi dulu izinnya, baru dia bisa beroperasi. Bukan dia beroperasi dulu baru dia punya IPAL dan sebagainya dipenuhi,” katanya.
Dia menilai Mie Gacoan bukan perusahaan kecil sehingga seharusnya mampu memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku.
Karena itu, Upulatu meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon kembali memeriksa sistem IPAL Mie Gacoan.
“Tugas dan tanggung jawab DLHP sebagai OPD teknis harus melihat kembali pembuatan IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Jangan sampai baku mutunya yang dibuang ke lingkungan tidak sesuai,” ujarnya.
Menurut dia, air hasil pengolahan limbah harus memenuhi standar dan tidak membawa dampak pencemaran terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Upulatu juga menyoroti bau yang disebut masih tercium di sekitar lokasi.”Coba lihat saja kalau siang itu lebih nampak baunya. Baunya tidak bisa dilihat, tetapi dirasakan dan dicium,” katanya.
Ia menegaskan, pembukaan kembali usaha harus diikuti kepastian bahwa persoalan pengolahan limbah benar-benar telah selesai.
“Kalau sampai dibuka berarti sudah clear. Tapi kalau masih ada bau, berarti belum beres penanganan instalasinya. Logika itu begitu,” ujarnya.
Upulatu mengungkapkan Komisi III DPRD Kota Ambon sebelumnya telah berencana memanggil pihak Mie Gacoan dalam rapat dengar pendapat.
Namun, rencana tersebut belum terlaksana karena manajer Mie Gacoan disebut sedang berada di luar daerah.
“Bagi saya yang terpenting mereka mematuhi ketentuan yang dibilang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22. Tapi kalaupun masih ada bau, wajib ditutup. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
Upulatu mengatakan kewajiban pengelolaan limbah tidak hanya berlaku bagi Mie Gacoan. Ia juga meminta Pemerintah Kota Ambon memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar pengelolaan limbah.
“Yang namanya dapur MBG, SPPG, IPAL juga harus memenuhi standar. Karena tiap hari mereka berproduksi sama seperti tempat-tempat usaha makanan lain,” katanya.
Dia menegaskan DPRD tidak mempersoalkan program prioritas pemerintah pusat. Namun, setiap kegiatan tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Tidak ada satu kegiatan prioritas pemerintah pusat yang kita tolak. Tapi kalau misalnya dia merugikan lingkungan, merugikan masyarakat, perlu dikritisi,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta DLHP melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah SPPG di Kota Ambon untuk memastikan sistem IPAL benar-benar tersedia dan memenuhi standar
“Coba cek di beberapa SPPG. Pernahkah mereka jalan cek IPAL-nya? Kalau tidak ada, maka harus dicek secara baik,” pungkasnya.
Upulatu menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas usaha di wilayah Kota Ambon, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dan kebijakan pemerintah.(LM01)
