AMBON, LensoMerah.com – Literasi keuangan di Maluku tidak lagi cukup dilakukan dengan seminar di ruang-ruang pertemuan. Di tengah kondisi geografis Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, edukasi keuangan dituntut hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan nyata, mulai dari akses pembiayaan UMKM hingga perlindungan pekerja sektor informal.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat hingga Juli 2026 telah menginisiasi sekitar 76 kegiatan edukasi keuangan di Kota Ambon maupun sejumlah wilayah di luar Ambon.
Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan secara intensif dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat.
“Ini kegiatan yang kita inisiasi. Sampai Juli sudah sekitar 76 kegiatan. Kalau dihitung, dalam seminggu kita bisa melakukan dua sampai tiga kegiatan edukasi,” ujar Haramain,Selasa( 1/9)
Bagi OJK, literasi keuangan tidak hanya menyangkut pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Edukasi juga diarahkan agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat, termasuk memahami pembiayaan, mengelola usaha dan mengenali risiko.
Sasarannya pun diperluas. Mahasiswa, pelajar dan santri menjadi bagian dari kelompok yang banyak menerima edukasi. Namun, OJK juga menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, karyawan serta masyarakat umum.
Tantangan terbesar dalam memperluas literasi keuangan di Maluku adalah kondisi geografis. Sebagai provinsi kepulauan, masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan tersebar di berbagai wilayah.
Karena itu, kegiatan edukasi mulai diperluas hingga ke luar Kota Ambon.
Haramain menyebut salah satu wilayah yang telah menjadi sasaran kegiatan adalah Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, selain sejumlah daerah lainnya.
“Kita berusaha agar seluruh segmen masyarakat bisa kita datangi, baik di Kota Ambon maupun di luar Kota Ambon,” katanya.
Edukasi bahkan diberikan sejak tingkat pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari SD, SMP hingga SMK. Langkah ini diarahkan untuk membangun pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sejak usia dini.
Namun, OJK tidak hanya mengandalkan kegiatan tatap muka tetapi juga melakukan, Mobil Edukasi Dibawa Mendekati Masyarakat
OJK Maluku mulai mengoptimalkan mobil edukasi dan entertainment sebagai kendaraan edukasi keliling.
Kendaraan tersebut akan digerakkan secara berkala ke sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pasar, pusat keramaian dan ruang publik lainnya.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sektor jasa keuangan, termasuk produk dan layanan keuangan serta informasi yang dibutuhkan sebelum menggunakan produk jasa keuangan.
“Kalau masyarakat membutuhkan informasi terkait jasa keuangan, ingin mengetahui produk keuangan, melakukan pengecekan atau mendapatkan informasi lainnya, bisa dilakukan melalui mobil edukasi tersebut,” jelas Haramain.
Kehadiran mobil edukasi menjadi salah satu upaya untuk memangkas jarak antara masyarakat dan sumber informasi resmi mengenai jasa keuangan.
Di sisi lain, persoalan masyarakat tidak berhenti pada minimnya informasi. Bagi pelaku UMKM, persoalan yang sering dihadapi adalah bagaimana memperoleh modal dengan biaya pembiayaan yang terjangkau.
Karena itu, OJK Maluku juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperluas akses pembiayaan UMKM melalui program subsidi bunga kredit.
Haramain mengatakan pemerintah daerah dapat memberikan subsidi bunga sehingga beban bunga yang dibayarkan pelaku UMKM dapat ditekan.
“Pemerintah kabupaten dan kota memberikan subsidi untuk bunganya, sehingga bunga yang dibayarkan debitur UMKM bisa lebih rendah. Kalau secara normal mungkin bisa di atas 10 persen, dengan adanya subsidi bisa ditekan di bawah 10 persen,” ujarnya.
Haramain mencontohkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung subsidi bunga pembiayaan bagi masyarakat.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuka akses pembiayaan formal dengan biaya yang lebih ringan bagi pelaku UMKM.
OJK mendorong agar upaya serupa dapat dikembangkan di daerah lain di Maluku.Selain subsidi bunga, perluasan pembiayaan UMKM dilakukan melalui business matching, penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Dengan demikian, edukasi tidak berhenti pada pengetahuan mengenai produk keuangan, tetapi diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Pekerja Informal Tak Boleh Luput dari Perlindungan.Perhatian OJK juga menyentuh kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Di Kota Ambon, pemerintah daerah memiliki program Mutiara yang memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp25 ribu bagi pekerja informal.
Sasarannya antara lain kuli bangunan, pengemudi ojek online dan pekerja informal lainnya yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Memang baru Rp25 ribu, belum terlalu banyak, tetapi ini sudah cukup membantu masyarakat di Kota Ambon, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal,” kata Haramain.
Bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas sehari-hari, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja menjadi kebutuhan penting.
Karena itu, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang dapat membantu pekerja ketika menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa agenda literasi dan inklusi keuangan di Maluku bergerak pada dua sisi sekaligus: meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan.
Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko produk keuangan. Sementara akses pembiayaan dan perlindungan sosial dibutuhkan agar pemahaman tersebut dapat berujung pada manfaat yang dirasakan langsung.
OJK Maluku mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya agar program yang menyentuh masyarakat dapat terus diperluas.
Dengan sekitar 76 kegiatan edukasi yang telah diinisiasi hingga Juli 2026, OJK Maluku masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan literasi keuangan tidak terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Di provinsi kepulauan seperti Maluku, ukuran keberhasilan bukan semata-mata banyaknya kegiatan yang digelar, tetapi seberapa jauh informasi, akses pembiayaan dan perlindungan keuangan benar-benar dapat menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah.(LM01)
