AMBON,LensoMerah.com – Pemberitaan terkait keluhan warga mengenai pelayanan di Kantor Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat klarifikasi dari pihak kelurahan.
Sebelumnya, warga mengeluhkan Kantor Kelurahan Batu Meja yang belum dibuka hingga Jumat (21/8) sekitar pukul 11.00 WIT. Warga bahkan terlihat menunggu di depan kantor sejak pagi.
Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Batu Meja, Deby Atamimi, menegaskan warga yang berada di depan kantor tersebut bukan masyarakat yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi kelurahan, melainkan warga yang datang untuk mengambil Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Jadi itu bukan warga yang mau datang mengurus berbagai keperluan administrasi. Tapi itu yang mau ambil NIB, terpaksa menunggu di depan kantor sejak pagi,” kata Deby saat dikonfirmasi LensoMerah.com melalui telepon selulernya, Jumat (21/8).
Deby menjelaskan, penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan kelurahan telah berlangsung sekitar dua bulan. Kebijakan tersebut, kata dia, bukan hanya diterapkan di Kelurahan Batu Meja, tetapi juga seluruh kelurahan di Kota Ambon.
Menurutnya, kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah yang diteruskan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga Pemerintah Kota Ambon.
“Dari kantor lurah WFH sudah dua bulan. Bukan Lurah Batu Meja saja, tapi semua lurah. Beberapa minggu lalu Pak Wali juga sudah menyampaikan bahwa WFH tetap berjalan. WFH penuh itu di hari Jumat,” jelasnya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut juga telah disampaikan kepada RT/RW sehingga masyarakat di Kelurahan Batu Meja telah mengetahui bahwa setiap Jumat diterapkan WFH.
Persoalan kemudian muncul karena adanya kegiatan pembuatan NIB gratis yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon.
Deby mengungkapkan, warga yang mengikuti program tersebut sebelumnya mendapat informasi untuk kembali ke Kantor Kelurahan Batu Meja pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT guna mengambil NIB.
Namun, informasi mengenai jadwal pengambilan NIB tersebut tidak disampaikan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan.
“Kemarin kita ada pembuatan NIB gratis dari PTSP Ambon. Ternyata menjanjikan kepada warga yang bikin NIB untuk hari Jumat kembali ke Kantor Lurah jam 10 pagi untuk pengambilan NIB. Mereka sampaikan kepada warga, tapi tidak sampaikan ke kelurahan,” ujarnya.
Padahal, kata Deby, jika pihak kelurahan mendapat pemberitahuan sebelumnya, pihaknya dapat mengatur staf untuk kembali ke kantor dan membuka pelayanan khusus bagi warga yang hendak mengambil NIB.
“Kalau disampaikan ke kelurahan, bisa saja kita punya staf kembali dan kita buka kantor untuk pengambilan NIB,” katanya.
Selain persoalan koordinasi, pengambilan NIB tersebut juga terkendala gangguan pada server PTSP. Informasi mengenai gangguan tersebut baru diterima pihak kelurahan melalui salah satu staf yang mendapat pesan WhatsApp dari pihak PTSP.
“Ternyata baru disampaikan kepada salah satu staf kita bahwa dapat WA dari PTSP, server-nya masih gangguan. Jadi mereka belum bisa print NIB mereka. Nanti baru ada informasi lanjut dari dinas PTSP,” jelas Deby.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi antara pihak PTSP dengan Kelurahan Batu Meja.
“Mohon maaf, ini miss komunikasi dengan PTSP. Padahal setiap Jumat sesuai arahan Pak Wali untuk WFH dan warga Batu Meja sudah tahu kalau setiap Jumat WFH,” katanya.
Pihak kelurahan, lanjut Deby, telah meminta warga yang hendak mengambil NIB untuk kembali setelah mendapat informasi lebih lanjut dari PTSP karena server masih mengalami gangguan.
“Dari pihak kelurahan sudah sampaikan kepada warga untuk kembali lagi setelah ada info dari PTSP untuk pengambilan NIB, dikarenakan server masih gangguan,” ujarnya.
Deby menegaskan, kondisi tersebut tidak berkaitan dengan kelalaian pihak kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Ia berharap ke depan koordinasi antarinstansi, khususnya apabila ada program pelayanan yang mengharuskan warga datang ke kantor kelurahan pada hari Jumat, dapat dilakukan lebih baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(LM01)
