Ambon,LensoMerah.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon angkat bicara terkait sorotan terhadap kondisi sejumlah ruas jalan di Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel).
PUPR menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam mempercepat penanganan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sausilawane, bahkan menyentil anggota DPRD Kota Ambon dari daerah pemilihan (dapil) Letisel agar tidak hanya menyuarakan persoalan jalan, tetapi ikut mendorong penyelesaiannya melalui kebijakan anggaran.
“Kalau anggota dewan dari dapil sana berteriak, seharusnya mereka bekerja, membantu. Kalau bahasa kasarnya, coba mereka antisipasi. Dua tahun ini tidak usah dapat Pokir, alihkan semua untuk pemeliharaan berkala jalan. Itu sangat membantu,” tegas Wendy kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Jumat (14/8).
Menurut Wendy, kondisi fiskal Pemkot Ambon saat ini membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak mungkin mengandalkan APBD semata untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Kita di sini mau dapat uang dari mana? Kita dapat uang hanya dari PAD. Jadi kita harus berusaha dapat uang dari luar,” ujarnya.
Wendy menjelaskan, dukungan pemerintah pusat melalui program infrastruktur seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) bukan berarti Pemkot Ambon menerima uang secara langsung. Dukungan tersebut berupa penanganan terhadap ruas jalan tertentu, sementara status dan fungsi jalan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Wendy mengatakan, kebutuhan anggaran untuk penanganan sejumlah ruas jalan di Letisel cukup besar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Simpang Hatalai menuju Ema yang mengalami longsor.
Untuk penanganan ruas tersebut, PUPR Kota Ambon telah mengusulkan anggaran sekitar Rp7 miliar melalui program IJD Kementerian PUPR.
Selain Simpang Hatalai–Ema, ruas jalan menuju Tuni–Kelapa Dua juga telah diusulkan melalui program yang sama.
“Kalau total dua-duanya kurang lebih sekitar Rp12 miliar yang kita usulkan,” kata Wendy.
Menurutnya, usulan tersebut harus didukung dengan berbagai persyaratan teknis. PUPR perlu menyiapkan detail engineering design (DED), termasuk investigasi lapangan, boring, sondir serta pemeriksaan kondisi tanah sebelum pekerjaan talud dilakukan.
“Kemarin kami sudah melakukan survei bersama teman-teman dari BPJN dan mereka siap membantu kami agar usulan masuk ke dalam program IJD Kementerian PUPR,” jelasnya.
Wendy menegaskan, besarnya kebutuhan anggaran menjadi salah satu alasan PUPR harus menyesuaikan program dengan kemampuan fiskal daerah.
Bahkan, pembangunan talud di ruas Tuni–Kelapa Dua saja diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar.
“Bukan kami mau memprioritaskan mana tinggal mana. Kami melaksanakan pekerjaan ini sesuai kemampuan fiskal,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah ruas jalan di dalam Kota Ambon juga telah diusulkan untuk ditangani melalui program IJD. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran Pemkot Ambon.
Wendy juga menyebut adanya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, termasuk dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar dari Kementerian PUPR.
Wendy menegaskan, PUPR tidak bermaksud mengabaikan masyarakat Leitimur Selatan. Namun, seluruh pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia berharap masyarakat memahami kondisi tersebut dan seluruh pihak, termasuk anggota DPRD, dapat bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur di Letisel.
“Yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Leitimur Selatan, bukan kami mau prioritaskan mana tinggal mana. Tetapi kami melaksanakan pekerjaan ini sesuai kebutuhan fiskal,” ujarnya.
Menurut Wendy, PUPR siap melakukan pekerjaan apabila dukungan anggaran tersedia.
“Tuni–Kelapa Dua itu saja Rp6 miliar, itu hanya talud. Kita ada uang, ya pasti kita kerja,” tandasnya.(LM01)
