Ambon,LensoMerah.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Herman Tetelepta, memastikan stok minyak tanah di Kota Ambon sejauh ini tersedia dan distribusinya berjalan lancar. Isu kelangkaan yang berulang kali disampaikan kepada pihaknya, menurut Herman, tidak ditemukan setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Hal itu disampaikan Herman Tetelepta kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (13/8).
“Kalau kelangkaan minyak tanah sebenarnya sudah beberapa kali, tanda petik, isu itu disampaikan kepada kami di Dinas Indag,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Dengan demikian, untuk satu jeriken berkapasitas lima liter, harga maksimal yang berlaku adalah Rp20.000 per jeriken.
Menurut Herman, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan para agen minyak tanah, sekaligus melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pangkalan untuk memastikan ketersediaan stok.
“Hasil koordinasi kami, baik dengan Pertamina maupun agen-agen minyak tanah, termasuk kita turun mengecek di pangkalan-pangkalan, stok minyak tanah itu tersedia dan cukup,” katanya.
Ia juga memastikan distribusi minyak tanah dari Pertamina kepada agen hingga ke pangkalan berjalan normal dan tidak mengalami hambatan.
Herman mengatakan, kondisi yang kemudian disebut masyarakat sebagai kelangkaan lebih banyak terjadi karena stok pada pangkalan tertentu telah habis setelah terjual kepada masyarakat.
“Yang terjadi yang disebut kelangkaan itu, kami turun mengecek di wilayah-wilayah. Ternyata mungkin karena pangkalan itu sudah habis, sudah selesai dalam penjualan ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi stok minyak tanah,” jelasnya.
Selain itu, menurut Herman, mekanisme distribusi dengan sistem cash and carry juga dapat menyebabkan adanya jeda waktu sebelum pangkalan mendapatkan pasokan berikutnya. Pangkalan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum minyak tanah didistribusikan.
“Ada pangkalan-pangkalan yang mungkin karena belum siap untuk membayar, masih menunggu beberapa hari untuk membayar dan mendistribusikan minyak kepadanya,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Herman menegaskan, berdasarkan hasil koordinasi dan peninjauan di lapangan, pihaknya belum menemukan adanya kelangkaan minyak tanah secara umum di Kota Ambon.
Herman juga menanggapi adanya keluhan masyarakat mengenai harga minyak tanah yang dijual di atas ketentuan.
Ia menegaskan, harga minyak tanah dari Pertamina hingga agen dan pangkalan tidak melebihi ketentuan. Penjualan dengan harga lebih tinggi, kata dia, justru dilakukan oleh pengecer yang membeli minyak tanah dari pangkalan untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
“Perlu dijelaskan bahwa harga sampai ke pangkalan itu semuanya di bawah rate. Sementara yang di luar itu adalah pengecer-pengecer yang membeli di pangkalan, kemudian menjual kembali kepada masyarakat,” katanya.
Herman mencontohkan, penjualan minyak tanah di kawasan belakang kota yang selama ini disebut sebagai pangkalan, sebenarnya bukan merupakan pangkalan resmi, melainkan aktivitas pengecer.
“Di belakang kota itu bukan pangkalan. Itu eceran,” tegasnya.
Ia menyebut para pengecer tersebut bukan pangkalan resmi dan keberadaannya secara aturan perlu ditertibkan. Namun, pemerintah menghadapi dilema karena aktivitas tersebut juga berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
“Pengecer ini mereka bukan pangkalan, sifatnya ilegal. Tetapi pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan masyarakat mencari nafkah dan lain sebagainya, sehingga menjadi dilema untuk kita,” ungkapnya.
Di satu sisi, pemerintah memahami masyarakat membutuhkan mata pencaharian. Namun, di sisi lain, aktivitas pengecer tanpa pengawasan berpotensi menyebabkan harga minyak tanah dijual jauh di atas HET.
Karena itu, Disperindag Kota Ambon akan melakukan pemantauan dan penertiban agar harga minyak tanah yang diterima masyarakat tetap sesuai ketentuan.
Herman menegaskan, harga minyak tanah tidak boleh melebihi HET Rp4.000 per liter atau Rp20.000 untuk lima liter.
Ia menambahkan, pengawasan harga dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pertamina, agen hingga pangkalan, sehingga seluruh rantai distribusi resmi wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan.
“Secara berjenjang dari Pertamina ke agen-agen, ke pangkalan itu, nilai itu sudah harus dilakukan dan tidak boleh melebihi rate,” pungkasnya
