Ambon, LensoMerah.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Maluku. Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI bertema “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang digelar di salah satu kafe di Kota Ambon, Selasa (21/7).
Benhur mengapresiasi inisiatif Anggota MPR RI/DPD RI, Bisri As Shiddiq (Boy) Latuconsina, yang menggelar forum diskusi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi ruang dialog yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas isu strategis terkait masyarakat hukum adat.
“Saya mengapresiasi kegiatan FGD ini. Di sela-sela masa reses Pak Boy, saya melihat ada interaksi yang sangat baik antara seluruh stakeholder di Maluku untuk membicarakan isu yang sangat penting, yaitu perlindungan masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Menurut Benhur, persoalan masyarakat adat semakin mendesak dibahas di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai program pembangunan yang kerap memunculkan sengketa lahan dan hutan adat.
“Kami melihat masih banyak keluhan masyarakat adat terkait hutan dan tanah ulayat mereka yang diambil atau dicaplok secara sepihak. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat hukum adat di Maluku hingga kini masih hidup, berkembang, dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat didorong segera mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
Di tingkat daerah, DPRD Provinsi Maluku juga tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai usul prakarsa DPRD melalui Komisi I.
“Proses penyusunannya sudah selesai. Pada tahap pembahasan nanti kami akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para raja, Latupati, akademisi, profesor, hingga organisasi masyarakat sipil agar substansi perda ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat adat,” jelasnya.
Benhur berharap perda tersebut nantinya menjadi payung hukum bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku dalam menetapkan dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, jika pengakuan terhadap masyarakat adat telah memiliki dasar hukum yang kuat, maka setiap kebijakan maupun program pembangunan wajib melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sudah memiliki dasar hukum yang jelas, maka setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan masyarakat adat pada posisi yang semestinya dan memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu yang paling penting,” pungkas Benhur.(LM01)
