Ambon, LensoMerah.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperluas akses keuangan masyarakat melalui penguatan kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku. Kegiatan ini dihadiri Ketua TPAKD kabupaten/kota se-Maluku, anggota TPAKD Provinsi Maluku dari jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan OJK telah menyusun proyeksi target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai acuan dalam mendorong percepatan inklusi keuangan di daerah.
Menurutnya, IKAD memberikan gambaran mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Indeks tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program kerja TPAKD untuk mendukung target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi Sapta Cita Lawamena, yakni Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
Rapat secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan inklusi keuangan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh lembaga pemerintah aktif memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan rekening masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program TPAKD melalui penyusunan program kerja tahun 2026, pelaksanaan secara optimal, serta evaluasi berkala.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, memaparkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Asisten Direktur Senior OJK, Novian Suhardi, menyampaikan Roadmap TPAKD 2026–2030 beserta rancangan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Rapat pleno yang dipimpin Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku, Onesimus Soumeru, kemudian menetapkan sejumlah program prioritas TPAKD Provinsi Maluku.
Pada sektor pengembangan ekonomi daerah, TPAKD menargetkan pelaksanaan empat kegiatan business matching bagi pelaku usaha, termasuk UMKM perempuan, hingga Triwulan IV 2026. Hingga saat ini, satu kegiatan telah terlaksana di Kabupaten Maluku Tengah bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani pada 17 April 2026.
Di bidang perluasan akses keuangan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditargetkan menjangkau 3.000 debitur pada Triwulan IV 2026. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku periode Januari–Mei 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp528,92 miliar kepada 10.017 debitur, melampaui target yang ditetapkan.
Sementara itu, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menargetkan pembukaan 5.000 rekening baru pada akhir Triwulan IV 2026. Hingga Maret 2026, jumlah rekening KEJAR di Maluku telah mencapai 95.822 rekening dengan total saldo sebesar Rp28,45 miliar.
Pada aspek literasi dan inklusi keuangan, TPAKD menargetkan pelaksanaan dua kegiatan edukasi keuangan syariah sepanjang 2026. Hingga Juni 2026, capaian program telah melampaui target dengan terlaksananya 34 kegiatan edukasi yang diikuti 4.434 peserta.
Selain itu, OJK juga menjadwalkan pelaksanaan Training of Trainers (ToT) bagi guru SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kota Ambon melalui Program OJK PEDULI serta penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan pada Triwulan IV 2026.
Pada sektor digitalisasi keuangan, TPAKD menargetkan penambahan 1.200 merchant QRIS hingga akhir Triwulan IV 2026. Berdasarkan data Mei 2026, jumlah merchant QRIS di Provinsi Maluku telah mencapai 10.637 merchant, menunjukkan peningkatan pemanfaatan sistem pembayaran digital di masyarakat.
Melalui program-program tersebut, OJK berharap TPAKD kabupaten dan kota dapat menyusun langkah strategis yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Dengan demikian, peningkatan literasi, inklusi, dan akses keuangan di Maluku dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.(LM01)
