Ambon,LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon segera membongkar lapak-lapak yang dibangun di badan jalan kawasan Hatukau Water Front City, Negeri Batu Merah. Desakan tersebut disampaikan setelah Komisi III melakukan audiensi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku di Kantor BPJN, Selasa (7/7).
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, mengatakan audiensi tersebut membahas dua agenda utama, yakni rencana penarikan retribusi parkir di ruas jalan nasional mulai 2027 serta evaluasi berbagai program pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan BPJN di wilayah Kota Ambon.
“Kami juga berkoordinasi terkait sejumlah pekerjaan yang sementara berjalan, seperti pembangunan jalan dan rehabilitasi trotoar di kawasan Merdeka serta pekerjaan jalan di Negeri Hutumuri,” kata Far-Far kepada LensoMerah.com di Kantor DPRD Kota Ambon Selasa( 7/7)
Dalam pertemuan itu, BPJN turut menjelaskan persoalan penggunaan badan jalan di kawasan pembangunan Hatukau Water Front City.
Menurut Far-Far, berdasarkan penjelasan Kepala BPJN Maluku beserta jajaran, surat persetujuan penggunaan badan jalan baru diterbitkan setelah pagar proyek lebih dahulu dibangun.
Selain itu, BPJN telah berinisiatif menyurati Pemerintah Kota Ambon untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak pengembang dan Pemerintah Negeri Batu Merah terkait penggunaan lahan di kawasan tersebut.
“Jadi inisiatif koordinasi itu datang dari Balai Jalan, bukan dari pihak lain,” ujarnya.
Far-Far mengungkapkan, BPJN juga menegaskan sejak awal tidak pernah menyetujui pembangunan lapak di depan pagar pembatas kawasan tersebut.
Bahkan, menurutnya, pihak balai tidak pernah menerima pemberitahuan terkait pembangunan lapak karena badan jalan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain fungsi lalu lintas.
“Balai juga menyampaikan, sekalipun nantinya lokasi itu hendak dijadikan area parkir, mereka tetap tidak menyetujuinya karena kondisi kawasan tidak memungkinkan dan berpotensi mengganggu fungsi jalan nasional,” tegasnya.
Atas dasar itu, Komisi III menegaskan tetap berpegang pada rekomendasi DPRD Kota Ambon yang telah diputuskan dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD, yakni meminta Pemerintah Kota Ambon segera membongkar seluruh lapak yang berdiri di badan jalan.
Menurut Far-Far, keberadaan lapak tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga memunculkan dugaan adanya praktik transaksional terhadap aset negara yang tidak dapat dibenarkan.
“Ada indikasi proses transaksional terhadap badan jalan yang tidak boleh diperjualbelikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Meski demikian, Komisi III juga meminta pemerintah menyiapkan solusi yang manusiawi bagi para pedagang agar penertiban tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami tidak ingin penyelesaian satu masalah justru melahirkan masalah baru. Pedagang tetap harus dicarikan solusi yang baik,” ujarnya.
Far-Far berharap Pemerintah Kota Ambon segera menindaklanjuti hasil rapat yang sebelumnya dipimpin Sekretaris Kota dan Asisten I Setda Kota Ambon dengan mengambil langkah tegas terhadap lapak-lapak yang berdiri di badan jalan.
Di sisi lain, Komisi III menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program pembangunan dan rehabilitasi jalan yang sedang dilaksanakan BPJN Maluku di Kota Ambon.
Dalam waktu dekat, Komisi III bersama BPJN dan Pemerintah Negeri Hutumuri juga akan meninjau langsung lokasi proyek pembangunan jalan di Negeri Hutumuri guna mencari solusi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan.(LM01)
