Ambon,LensoMerah.com- Haramain Billady resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Ballroom Kantor OJK Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (18/5/2026).
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Sophia Wattimena, menyatakan pengukuhan pimpinan baru OJK Maluku diharapkan menjadi momentum memperkuat peran OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Sophia, tantangan tugas OJK ke depan semakin besar seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas kewenangan lembaga tersebut.
“Peran kepala OJK di daerah menjadi sangat penting, bukan hanya memahami sektor keuangan, tetapi juga mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menegaskan, profesionalisme, integritas, serta kemampuan membangun kolaborasi menjadi faktor utama agar kehadiran OJK dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Sophia juga menyoroti capaian ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat mencapai 5,16 persen secara tahunan.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah terus bergerak dengan baik di tengah berbagai dinamika yang ada,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap tantangan makroekonomi yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, OJK Maluku didorong terus memperkuat sektor jasa keuangan melalui peningkatan pembiayaan, perluasan akses keuangan, serta dukungan terhadap investasi daerah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Muhammad Yusuf, atas kontribusinya dalam mengawal sektor jasa keuangan di daerah.
Vanath juga menyambut kepemimpinan Haramain Billady dan berharap sinergi antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku semakin diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami menantikan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan, perekonomian Maluku pada awal 2026 menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan tersebut didukung sektor jasa keuangan yang tumbuh 9,2 persen, sementara inflasi masih terkendali pada angka 3,15 persen.
Namun demikian, Vanath menilai kondisi geografis Maluku masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan keuangan.
Dengan wilayah laut mencapai 93,2 persen, 1.822 pulau, serta jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, diperlukan strategi khusus untuk memperluas akses layanan keuangan.
“Kondisi geografis ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama melalui pengembangan layanan keuangan digital hingga ke pelosok daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, juga tengah mempersiapkan sensus ekonomi untuk memetakan potensi usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga akses pembiayaan dapat lebih merata.
Selain itu, Vanath menekankan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan dan industri jasa keuangan daerah, termasuk penguatan tata kelola serta permodalan Bank Maluku Malut.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga lembaga jasa keuangan, untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK dalam membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan inklusif.
“Sinergi yang terbangun hendaknya menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya.
Di akhir sambutannya, Vanath turut menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Muhammad Yusuf di tempat penugasan yang baru serta berharap OJK Maluku terus berkontribusi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(LM01)
