Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp32 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026.
Kepala BPKAD Kota Ambon, Jopie Silanno, Kamis (5/3), kepada media menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menerima Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026.
Namun demikian, pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum utama pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kita sudah menerima petunjuk teknis dari PMK Nomor 13 Tahun 2026, tetapi kita masih menunggu Peraturan Pemerintahnya. Biasanya PP keluar dulu baru petunjuk teknis, tapi kali ini kita sudah dapat juknis terlebih dahulu,” ujar Silanno.
Ia menjelaskan bahwa dalam petunjuk teknis tersebut telah diatur pembayaran THR bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta pegawai paruh waktu, ketentuannya masih belum dijelaskan secara rinci.
“Khusus PNS sudah jelas. Tetapi untuk PPPK dan pegawai paruh waktu itu belum ada penjelasan sehingga kita masih menunggu PP-nya,” katanya.
Menurut Silanno, jika mengacu pada pola pembayaran tahun 2025, THR hanya diberikan kepada PNS karena pada saat itu PPPK belum diakomodasi secara khusus dalam regulasi yang berlaku.
Meski demikian, sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa PPPK juga berpotensi menerima THR pada tahun 2026. Pemerintah Kota Ambon, kata dia, tetap menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kalau mengikuti pola tahun 2025, yang dapat THR hanya PNS. Tetapi untuk tahun 2026 kita masih menunggu apakah PPPK dan pegawai paruh waktu juga akan menerima,” jelasnya.
Silanno menegaskan bahwa pembayaran THR bagi ASN akan dilakukan secepatnya setelah aturan resmi diterbitkan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Bodewin Wattimena agar pembayaran THR segera diselesaikan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Anggaran THR tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah.
“THR sudah termasuk dalam komponen penerimaan DAU, sehingga pemerintah daerah wajib membayarkannya kepada ASN,” ujarnya.
Ia menyebutkan jumlah ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon saat ini terdiri dari 4.766 PNS dan CPNS serta 2.795 PPPK. Jika seluruhnya diakomodasi, maka total pegawai yang berpotensi menerima THR mencapai sekitar 7.563 orang, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Besaran THR sendiri dihitung berdasarkan gaji yang diterima pegawai pada bulan berjalan, sehingga nilainya hampir sama dengan pembayaran gaji bulanan.
“Kalau menggunakan standar gaji Januari atau Februari, maka nilai THR kurang lebih sama dengan pembayaran gaji,” jelasnya.
Silanno menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun 2025, total anggaran THR pada tahun 2026 diperkirakan lebih besar karena adanya penambahan jumlah CPNS dalam struktur ASN Pemerintah Kota Ambon.
“Saat ini kita masih menunggu aturan resminya. Tetapi jumlah ASN yang akan dibayarkan THR sudah kita hitung sesuai data pegawai yang ada,” pungkasnya.(LM01)
