Ambon,LensoMerah.com-Memasuki Februari 2026, Provinsi Maluku mencatat laju inflasi yang lebih terkendali sebesar 0,58 persen (month to month/mtm). Angka ini menurun dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen (mtm).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, dalam rilis yang diterima LensoMerah.com, Selasa (3/3), menyampaikan bahwa secara spasial tekanan inflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,21 persen (mtm) dan 0,30 persen (mtm).
Namun demikian, realisasi inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi di Kota Tual sebesar -0,72 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 5,97 persen (year on year/yoy), berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy). Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,70 persen (yoy), serta melampaui tingkat inflasi nasional sebesar 4,76 persen (yoy).
Wahyu menjelaskan, capaian inflasi Februari utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,17 persen.
Inflasi pada kelompok makanan dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas hortikultura seperti buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi, dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,14 persen, 0,14 persen, 0,12 persen, dan 0,08 persen. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di tengah aktivitas panen yang secara struktural masih dalam kondisi normal.
Sementara itu, tekanan pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. Peningkatan harga emas terjadi akibat tingginya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program, khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan bersama TPID sepanjang 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah tersebut meliputi penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi untuk menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan keterjangkauan harga, serta pemantauan rutin stok dan harga bahan pokok untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Di sisi lain, komunikasi efektif terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.(LM01)
