Ambon,LensoMerah.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengungkapkan rencana pembangunan gedung Kantor Wali Kota Ambon yang baru sebagai bagian dari inovasi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers capaian 17 Program Prioritas dalam rangka satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2025–2030, Kamis (20/2), di Ruang Vlisingen Lantai II Balai Kota Ambon.
Menurut Wattimena, kebutuhan pembangunan kantor baru dilatarbelakangi kondisi gedung kantor saat ini yang dinilai sudah tidak representatif.
“Dalam semangat membangun kota ini supaya semakin maju, ada kebutuhan untuk membangun gedung Kantor Wali Kota yang baru. Kantor yang sekarang tidak mampu menampung seluruh pegawai. Kalau hujan, bocor di sana-sini. Ini tentu tidak ideal,” ujarnya.
Ia menegaskan, Kota Ambon membutuhkan kantor pemerintahan yang representatif, baik dari sisi daya tampung, estetika, maupun sebagai simbol dan wajah kota.
Selain persoalan keterbatasan ruang, Pemerintah Kota Ambon juga menghadapi tantangan optimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu aset milik pemerintah di kawasan Passo seluas kurang lebih tujuh hektare direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan perkotaan modern, termasuk sebagai lokasi pembangunan kantor Wali Kota baru.
“Kita ingin di lokasi itu dijadikan kantor Wali Kota. Ini sudah menjadi kebijakan pemerintah kota dan pasti akan kita upayakan,” tegasnya.
Namun, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, pembangunan tersebut tidak memungkinkan dibiayai melalui APBD. Karena itu, Pemkot Ambon menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan investor.
Wattimena menjelaskan, pola yang akan digunakan adalah skema Bangun Operasikan dan Serahkan (Build Operate Transfer/BOT), di mana investor membangun dan mengelola proyek dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan menjadi milik pemerintah.
“Tanah milik pemerintah kota, tetapi kita tidak punya cukup dana untuk membangun. Investor yang membangun dan mengelola, kemudian bagi hasil dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu menjadi milik pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam konsep pengembangan kawasan tersebut, investor direncanakan membangun rumah susun (rusun) untuk ASN dan hotel yang akan dikelola sesuai perjanjian kerja sama. Sebagai bagian dari kesepakatan awal, investor juga akan membangun gedung perkantoran Pemerintah Kota Ambon, termasuk kantor Wali Kota.
Selain proyek kantor Wali Kota, Pemkot Ambon juga tengah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Klinik Mata Ambon di kawasan Vlisingen.
Menurut Wattimena, langkah ini merupakan bentuk inovasi pemerintah daerah dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita tidak mungkin membangun sesuatu yang megah dengan kondisi keuangan hari ini. Karena itu, kita harus mencari alternatif pembiayaan, baik dari investor maupun badan usaha, untuk membantu pembangunan di Kota Ambon,” tandasnya.
Ia berharap skema kerja sama tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan infrastruktur strategis di Kota Ambon tetap terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.(LM01)
